Nurochman mendorong agar ekosistem bantuan hukum di Kota Batu semakin kuat dan terverifikasi secara legal, sejalan dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat.
“Sinergi dengan PERADI kami harapkan tidak hanya dalam pendampingan hukum, tetapi juga dalam sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.
Nurochman menambahkan, masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum gratis. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.
Ia berharap Rapat Anggota Cabang DPC PERADI Malang dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang selaras dengan agenda pemerintah daerah dalam membangun kesadaran hukum serta memperkuat pelayanan publik di bidang hukum.
Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia, Pemerintah Kota Batu saat ini menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu melalui kerja sama dengan tujuh Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Layanan tersebut mencakup pendampingan litigasi pidana dan perdata, serta konsultasi dan penyuluhan hukum guna memastikan seluruh warga memperoleh akses keadilan secara setara. (adi/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
