DKBP3A Bangkalan Gelar Evaluasi Penurunan Stunting, Fokus Capai Target 14 Persen

DKBP3A Bangkalan Gelar Evaluasi Penurunan Stunting, Fokus Capai Target 14 Persen Wakil Bupati Bangkalan saat memberi sambutan.

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Bangkalan menggelar review kinerja Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS), Selasa (9/12/2025). 

Wakil Bupati Bangkalan, Moh. Fauzan Ja’far, menyatakan penanganan stunting menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pemerintah daerah setempat. 

"Demi visi Bangkalan sejahtera, Pemkab Bangkalan terus melakukan berbagai akselerasi pembangunan dan penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat, salah satunya penanganan stunting," ujarnya.

Disampaikan olehnya, kegiatan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden RI melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. 

"Dengan pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting yang sasarannya meliputi calon pengantin, ibu hamil, dan balita pada keluarga berisiko stunting," imbuhnya.

Ia berharap, seluruh upaya yang dilakukan OPD dan lembaga terkait dapat mencapai target penurunan angka stunting di Bangkalan. 

"Harapan kita melalui review kinerja di tahun ini, semoga upaya yang telah dilakukan OPD terkait khususnya oleh dinas KBP3A di dalam percepatan penurunan stunting mengalami penurunan signifikan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala DKBP3A Bangkalan, Sudiyo, menyebut kegiatan review dilakukan untuk mengevaluasi capaian sepanjang 2025. 

"Review hari ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kinerja secara menyeluruh, kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2025. Sampai seberapa jauh persentase dan kekurangannya akan dibahas kali ini," tuturnya.

Ditegaskan pula bahwa DKBP3A berkomitmen menurunkan angka stunting sesuai target nasional. 

"Tahun kemarin kita masih tinggi 17,7 persen sedangkan target nasional di tahun 2025 paling tinggi 14 persen, jadi kita terus bekerja semaksimal mungkin agar bisa di bawah 14 persen tahun ini. Rencana penilaiannya akan dilakukan Kemenkes RI sekitar bulan Februari-Maret tahun 2026," urai Sudiyo. (mzr/uzi/mar)