Rapat Koordinasi Akhir Tahun GTRA atau Gugus Tugas Reforma Agraria yang diikuti jajaran Kantah Kota Pasuruan di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Setdaprov Jatim.
KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pasuruan menghadiri Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Forum strategis ini digelar oleh Kanwil BPN Jaitm bersama Pemprov Jatim untuk memperkuat sinergi pelaksanaan Reforma Agraria.
Kegiatan tersebut menjadi ajang evaluasi capaian sepanjang 2025 sekaligus merumuskan strategi percepatan di tahun mendatang.
Dengan tema 'Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur yang Tangguh dan Terus Tumbuh', rapat dihadiri Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, jajaran pemerintah provinsi, serta instansi terkait.
Turut hadir Kepala Bappeda Jawa Timur, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta, jajaran Kanwil BPN Jawa Timur, seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota, serta Ketua dan Sekretaris GTRA se-Jawa Timur.
Wakil Ketua GTRA Jatim sekaligus Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, menegaskan capaian penting Jawa Timur dalam legalisasi aset dan pertumbuhan ekonomi.
“Jawa Timur selalu nomor satu dalam legalisasi aset. Saat ini pertumbuhan kita 5,22% di atas nasional. Jawa Timur punya daya saing yang luar biasa dan selalu dijadikan piloting oleh daerah lain,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jatim, sekaligus Ketua Pelaksana Harian GTRA, Asep Heri, menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga.
“Rapat ini sebagai penyamaan persepsi antarinstansi terkait. Selain itu juga agar dapat merumuskan langkah kolaboratif yang lebih terarah dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agraria di Jawa Timur,” tuturnya.
Sedangkan Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, menegaskan bahwa Reforma Agraria tetap menjadi program strategis pemerintah.
“Reforma agraria merupakan salah satu program strategis dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. Ini merupakan implementasi juga dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),” ungkapnya.
Momentum rapat ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dan memantapkan langkah bersama dalam mempercepat implementasi Reforma Agraria di seluruh kabupaten/kota Jawa Timur, baik melalui penataan aset maupun akses, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. (rom)
