PAD Diproyeksikan Turun, Fraksi Gerindra Sidoarjo Minta TPP Dipangkas 50 Persen untuk Pembangunan

"Jika PAD gagal digali optimal, jangan rakyat yang dikorbankan," pinta politikus muda Partai Gerindra ini.

Muzayin juga menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024 sebagai justifikasi perlunya langkah korektif.

"LHP BPK sudah membuktikan bahwa masalah kita bukan hanya kurang uang, tapi juga manajemen yang buruk. Ada temuan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek infrastruktur. Artinya, pemotongan TPP adalah langkah etis karena kinerja birokrasi dipertanyakan," tegasnya.

Ia menegaskan, pemotongan TPP 50 persen sebagai bukti solidaritas ASN Sidoarjo terhadap fiskal daerah yang lagi genting.

"TPP ASN harus menjadi solusi darurat. TPP adalah insentif kinerja. Ketika belanja modal rakyat dipangkas, maka TPP harus dievaluasi. Kami mendesak pemotongan TPP 50 persen untuk sementara waktu. Dana ini harus segera dialihkan untuk menyelamatkan proyek-proyek irigasi dan jalan yang terancam mandek," tambahnya.

Muzayin kembali menegaskan, pilihan ini akan menunjukkan solidaritas fiskal dari ASN dan membuktikan bahwa pemerintah memprioritaskan fungsi pelayanan publik di atas kenyamanan birokrasi. (sta/rev)