Menteri ATR/BPN saat menghadiri rapat koordinasi finalisasi paket ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Jadi ada tambahan 83 RDTR yang masih berprogres hingga saat ini. Kementerian ATR/BPN juga telah mendapat loan dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga tahun 2029,” paparnya.
Dalam penyusunan RDTR terintegrasi, Nusron mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Karena pada tahun 2025 ini, BIG menyelesaikan peta dasar 1:5.000 di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Pada 2024 lalu, BIG telah menyelesaikan peta 1:5.000 Pulau Sulawesi. Pada 2026 nanti mereka akan mengerjakan Pulau Sumatra, 2027 akan mengerjakan peta Pulau Maluku, NTB, dan NTT. Pada 2029 nanti sisanya akan disisir, oleh karena itu, kami mengusulkan RDTR-nya berdasarkan kajian dari BIG,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat, menekankan pentingnya memprioritaskan RDTR di wilayah pusat ekonomi.
“Jadi semisal di Sulawesi, juga di Utara Jawa. Kemudian, kalau di Sumatra kan di Sumatra bagian timur, seperti wilayah Kepulauan Riau dan lainnya karena itu menjadi perhatian para investor,” tuturnya.
Rapat ini turut dihadiri Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta jajaran kementerian/lembaga yang tergabung dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. (afa/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
