Kepala BPKAD Jatim, Sigit Panoentoen, saat memberi keterangan ke awak media.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim terus melakukan identifikasi terhadap aset daerah yang mengalami kerusakan dan kebakaran akibat aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah wilayah.
Proses ini melibatkan Ombudsman serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan dampaknya terhadap layanan publik.
BACA JUGA:
- WFH ASN Jatim Bergeser ke Jumat Mulai Juni, Gubernur Khofifah: Ikuti Arahan Mendagri
- Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2026, Gubernur Khofifah Hadir di Layanan Kegiatan Jawara
- Laksanakan Sholat Idul Adha di Al Akbar, Gubernur Khofifah Serahkan Kurban dari Presiden Prabowo
- Genjot Produktivitas Tebu, Khofifah Pimpin Tanam Perdana Bongkar Ratoon di Kediri
“Identifikasi aset bersama Ombudsman untuk mengetahui sejauh mana kerusakan aset berdampak terhadap layanan publik atau tidak,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Sigit Panoentoen, Selasa (9/9/2025).
Salah satu fokus utama adalah pembangunan ulang Gedung Negara Grahadi yang merupakan ikon bersejarah sekaligus cagar budaya. Sigit menyebut, biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai Rp9 miliar dan akan diusulkan ke Pemerintah Pusat.
“Gedung Grahadi ini heritage, sehingga pusat membuka ruang untuk ikut membangun kembali. Karena statusnya cagar budaya, rekonstruksi akan dilakukan dengan keterlibatan langsung pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kendati demikian, Pemprov Jatim tetap menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan tahap darurat, seperti pembenahan pagar dan perbaikan awal lainnya.
“Untuk darurat bisa dieksekusi lewat APBD. Sedangkan tahap pasca-darurat akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian PUPR, apakah hanya bangunan atau termasuk mebel,” ucap Sigit.
Selain Gedung Grahadi, Pemprov Jatim juga memperhatikan kerusakan aset di daerah lain. Sigit mencontohkan kasus kebakaran di Kediri yang penanganannya dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Semua aset yang rusak, termasuk kebutuhan rekonstruksi, dikoordinasikan melalui BPBD,” tuturnya.
Pemprov Jatim menegaskan bahwa pemulihan aset, terutama yang memiliki nilai sejarah dan fungsi pelayanan publik, menjadi prioritas.
Gedung Grahadi sebagai simbol pemerintahan dan warisan budaya Jawa Timur diharapkan dapat segera pulih agar tetap lestari dan berfungsi optimal dalam melayani masyarakat. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
