Penyerahan penghargaan dari BPJS kepada pemkot Madiun. Foto: Hendro Suhartono/BANGSAONLINE
KOTA MADIUN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun dan BPJS Kesehatan menggelar rapat koordinasi evaluasi kerja sama yang telah berjalan selama semester pertama 2025 di ruang pertemuan Hotel Mercure, Jumat (29/8/2025).
Dari data yang ada telah tercatat hampir 100% warga Kota Madiun telah memiliki BPJS Kesehatan. Dengan keaktifan sebesar 88% sehingga terlihat adanya selisih.
Usai evaluasi Wali Kota Madiun, Maidi menyampaikan bahwa kerja sama selama ini berjalan baik, namun ada keluhan yang tidak masuk aturan BPJS.
"Semester pertama kita evaluasi, perlu ada penyempurnaan. Karena ada banyak masalah yang perlu kita selesaikan," terang Maidi.
"Semuanya sudah bagus tapi ada beberapa keluhan yang tidak masuk ke aturan BPJS itu nanti yang kita selesaikan," imbuhnya.
Maidi menginginkan pendapatan rumah sakit turun namun pendapatan BPJS naik. Artinya warga Kota Madiun sehat semua.
"Kalau bisa masyarakat Madiun tidak usah menunggu BPJSlah, nanti artinya akan sehat. Kalau rumah sakit pendapatannya turun, BPJS pendapatannya tinggi itu yang saya inginkan," tandasnya.
Sedangkan Kepala BPJS Cabang Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari menyampaikan bahwa masih ada peserta JKN di Kota Madiun yang belum melaksanakan kewajibannya.
"Masih ada sekitar 15 ribu penduduk Kota Madiun yang mempunyai kartu tapi status kepesertaannya non aktif, sebabnya bisa bermacam-macam," ungkap Wahyu.
Bermacam sebab tidak aktifnya katu menurut Wahyu bisa jadi karena validasi dari PBIJK, ada juga yang lain karena kevalidan data yang berasal dari Dispenduk Capil dan masalah lainnya.(adv/dro)
