Wabup Gresik Asluchul Alif didampingin Kepala BPPKAD Andhy Hendro Wijaya bersama para kades saat capacity building peningkatan pendapatan daerah. FOTO: ist.
"Kendala utama yang sering dijumpai di lapangan adalah terbatasnya sumber daya manusia, minimnya infrastruktur teknologi, serta belum meratanya pemahaman teknis terkait administrasi perpajakan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPPKAD Pemkab Gresik, Andhy Hendro Wijaya, mengungkapkan bahwa hingga akhir semester pertama tahun ini, realisasi penerimaan PBB2P sudah mencapai hampir 62 persen dari target tahunan.
"PBB2P masih menjadi tulang punggung PAD Gresik. Tapi capaian ini tidak bisa membuat kita berpuas diri. Butuh kerja keras bersama, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak," katanya.
Upaya Digitalisasi Melalui Laku Pandai
Ia menambahkan, penguatan peran desa serta peningkatan kualitas dan akurasi data menjadi kunci.
Upaya digitalisasi juga terus digenjot, salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi Laku Pandai yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan pajak dilakukan secara lebih cepat dan efisien.
"Dengan Laku Pandai, masyarakat tidak perlu lagi antre di loket. Pajak bisa dibayar dan dilaporkan secara digital, termasuk pajak kendaraan bermotor. Ini bentuk nyata kemudahan layanan perpajakan," terangnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Rusdianto Sesung dari Universitas Narotama Surabaya serta Abdullah Basit Pimpinan Cabang Bank Jatim, yang menyampaikan pemaparan tentang peran lembaga keuangan dalam mendukung digitalisasi pembayaran pajak serta peluang sinergi dengan pemerintah desa. (hud/van)
