Penyerahan sertifikat hak milik di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Setelah lebih dari 20 tahun menempati lahan tanpa kepastian hukum, sebanyak 642 Kepala Keluarga (KK) transmigran di Kabupaten Sukabumi akhirnya menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) dari pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN.
Sebanyak 1.120 sertifikat diserahkan langsung kepada para transmigran oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman, Rabu (18/6/2025).
“Tanpa kepastian hukum, tanah bisa menjadi beban. Tapi, dengan sertifikat, tanah berubah menjadi kekuatan. Ini pengakuan negara dalam bentuk dokumen hukum yang sah. Selamat kepada para penerima. Terima kasih kepada Pemda Sukabumi dan Kementerian Transmigrasi atas kolaborasinya,” kata Ossy dalam acara yang digelar di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta.
Para penerima sertifikat merupakan transmigran yang telah menetap sejak 2001 di empat wilayah transmigrasi, yaitu Cimanggu, Cikopeng, Gunung Gedongan, dan Puncak Gembor. Mereka berasal dari berbagai daerah, termasuk Aceh dan Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Menteri AHY menekankan bahwa kepemilikan SHM tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Tanah yang sah bisa dimanfaatkan sebagai agunan ke perbankan dan menjadi modal usaha yang produktif,” tuturnya.
Sejalan dengan program pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, Menko IPK juga meluncurkan program unggulan hasil inisiasi Kementerian Transmigrasi, yaitu Trans Tuntas (Tuntas Lahan, Tuntas Harapan). Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menyelesaikan persoalan lama dalam penyelenggaraan transmigrasi.
“Ada puluhan ribu bahkan lebih dari 100 ribu sertifikat yang belum diserahkan. Kami mengalokasikan anggaran untuk membantu proses pengukuran dan penerbitan SHM ini bersama ATR/BPN,” ungkapnya.
Ia berharap, penyerahan SHM ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan agraria, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan transmigran yang telah puluhan tahun membangun kehidupan di daerah baru.
Hadir mendampingi Wamen Ossy dalam kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat. Turut hadir pula Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi; Bupati Sukabumi, Asep Japar; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. (afa/mar)
