Aktivis yang tergabung dalam Fortrans Pasuruan. Foto: Ahmad Fuad/BANGSAONLINE
Jika masalah-masalah tersebut dibiarkan, maka yang terjadi adalah pemerintah daerah dan DPRD menjadi jauh dari kepentingan rakyat.
Sementara Ismail Maky menjelaskan, dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan pemerintah belum mampu menjelaskan kepada publik secara transparan terkait efisiensi.
"Misalkan untuk perkembangan infrastruktur, peningkatan pendidikan atau kesejahteraan ekonomi masyarakat dan lainya, itu harus dijelaskan kepada publik," terangnya
"Kalau eksekutif tidak mampu menjelaskan kepada legislatif terkait efisiensi itu, apalagi kepada masyarakat," tambahnya
Oleh karena itu dengan dinamika tersebut para aktivis itu merasa tergugah melihat roda pemerintahan di Kabupaten Pasuruan yang dianggap memprihatinkan.
Ia mengajak agar para aktivis di Pasuruan untuk bangun, karena akhir ini aktivis di seakan-akan mati suri.
"Ini kesempatan bagi seorang aktivis untuk bangkit jangan tidur," pungkas maky.(afa/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
