Gapura Balai Desa Kujung, Kecamatan Widang, Tuban.
Ia juga mengimbau seluruh pemerintah desa (Pemdes) di Tuban agar lebih transparan dalam penggunaan DD, dan ADD, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi langsung penggunaannya.
Sebelumnya, Kumaidi, warga Desa Kujung, menyatakan pemerintah desa setempat tidak pernah mempublikasikan capaian realisasi ADD dan DD kepada warga sejak 2021-2024.
"Kami meminta transparansi penggunaan dana desa, karena setiap tahun tidak ada laporan yang dipublikasikan ke masyarakat," katanya.
Selain itu, ia menyoroti beberapa program pembangunan dari DD tahun 2024 yang hingga kini belum terealisasi, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat.
"Ada indikasi beberapa titik pembangunan belum terealisasi, dan ini semakin menimbulkan pertanyaan di masyarakat," cetusnya.
Kecurigaan warga semakin bertambah setelah muncul informasi terkait anggaran insentif bagi guru Madin, TK/RA, dan TPQ, yang dialokasikan dari DD, tidak diterima penerima manfaat sejak 2023-2024.
"Dari informasi yang saya dapat, ada guru penerima manfaat yang mengaku tidak menerima insentif sejak 2023, padahal anggaran tersebut sudah masuk dalam alokasi DD," kata Kumaidi. (coi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
