"Allhamdulillah, pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada Bulan Februari lalu telah berjalan lancar, aman kondusif meskipun terdapat peta merah kerawanan. Ini menandakan masyarakat Jatim yang dinamis dan harmonis," ungkapnya.
Adhy meyakini kalau harmonisasi itu akan terjaga juga di Pilkada serentak 2024 ini. Ia menyebut, Provinsi Jawa Timur menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 29 Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan sembilan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Sementara, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 dengan total 31.280.418 pemilih yang terdiri dari 15.410.935 laki laki dan 15.869.483 perempuan. Dari jumlah itu, terdapat 60.751 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 38 kab/kota, 686 kecamatan dan 8.494 desa/kelurahan.
Pemprov Jatim, kata Adhy, telah melakukan prediksi kerawanan yang telah dipetakan menjadi beberapa prediksi mulai dari masa kampanye, masa tenang dan pemungutan suara serta penghitungan dan rekap suara.
Tak hanya itu, prediksi kerawanan juga dilakukan pada saat penetapan pasangan calon terpilih hingga penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan.
Terkait netralitas ASN dalam konteks Pilkada 2024, Pj. Gubernur menjelaskan, bahwa Dukungan Netralitas ASN di wujudkan melalui Surat Edaran tertanggal 31 Oktober 2022 No. 800/7543/204/2022 tentang Netralitas ASN, SE Gubernur tanggal 17 Februari 2024 2023 No. 800/1460/204/2023 tentang Netralitas PTT-PK.
Juga diperkuat dengan SE Sekdaprov tanggal 20 Oktober 2024 tentang larangan penggunaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak.
Dalam paparannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI ini secara khusus untuk membahas isu-isu Pilkada di Jawa Timur. Ia menyebut, isu yang ada saat ini yakni dukungan anggaran pelaksanaan Pilkada hingga Netralitas ASN.
Lebih lanjut, Mendagri Tito menegaskan bahwa dukungan anggaran Pilkada dengan Pilpres 2024 berbeda. Jika Pileg dan Pilpres menggunakan dana yang berasal dari APBN, sementara untuk Pemilukada menggunakan anggaran atau dana berasal dari APBD.
Guna mendukung kelancaran Pilkada, Mendagri menyampaikan, Satpol PP dan Linmas berkontribusi dan bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan, kesiapan dan pelaksanaan di tiap daerah. (dev/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
