Gatot Soebroto, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur. Foto: M Didi Rosadi/BANGSAONLINE
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur meminta dukungan Komisi VIII DPR RI untuk memperkuat program penanggulangan bencana di wilayahnya.
Permintaan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, usai mendampingi Sekdaprov Jatim Adhy Karyono dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (22/4/2026).
Gatot menjelaskan, pihaknya mendorong komitmen Komisi VIII DPR RI dalam mendukung program penanggulangan bencana di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Program yang dimaksud antara lain normalisasi Sungai Brantas, Bengawan Solo, serta alur lahar Gunung Semeru.
Ia mencontohkan alur lahar Semeru yang berpotensi mengalami erupsi sewaktu-waktu sehingga material vulkanik dapat turun dan merusak infrastruktur di sekitarnya.
"Itulah yang kami minta pada Komisi VIII DPR yang membidangi masalah sosial. Agar mendukung program normalisasi yang dilakukan oleh Kementrian PU, sehingga potensi bencana bisa diminimalisir sejak dini," kata Gatot.
Selain itu, BPBD Jatim juga mengantisipasi potensi kekeringan ekstrem yang diperkirakan terjadi mulai Mei.
Upaya mitigasi difokuskan pada dampak berkurangnya ketersediaan air bersih serta potensi kebakaran hutan dan lahan.
Gatot menyebut pihaknya telah berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan dan Masyarakat Peduli Api dalam penanganan kebakaran.
Dukungan juga disiapkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk kemungkinan pengerahan helikopter water bombing.
"Untuk penanganan kebakaran kami sudah melakukan beberapa kali dan itu menyelesaikan masalah dilapangan. Kami juga sudah siapkan helicopter waterbombing untuk pemadaman api skala besar," pungkasnya. (mdr/van)
