Cegah ASN Jatim Korup, Gubernur Khofifah Gandeng ACFE

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah mengajak Association of Certified Fraud Eximiners (ACFE) Indonesia Chapter untuk berkolaborasi dalam upaya menghindarkan ASN di Jawa TImur dari perilaku fraud (kecurangan).

Salah satu bentuknya, mantan Menteri Sosial itu akan secara khusus mengundang ACFE untuk menjadi narasumber khusus dalam program ASN Belajar. Dengan demikian, diharapkan para speaker ACFE bisa berbagi materi tentang perilaku fraud.

BACA JUGA:

"Sebagai asosiasi yang menyediakan pendidikan dan pelatihan anti-fraud, kami ingin berkolaborasi agar ke depan ACFE bisa turut serta menjadi narasumber dalam program ASN Belajar untuk menghindarkan ASN di Jatim dari perilaku fraud," kata Khofifah usai kegiatan National Anti Fraud Conference (NAFC) di Surabaya, Kamis (14/9/2023).

Tak hanya itu, ajakan tersebut juga dikatakannya sebagai wujud sinergi dan kolaborasi yang solid dari para stakeholders. Utamanya, dalam menguatkan pencegahan fraud dan pendeteksian melalui rancangan internal control dan implementasi fraud control yang memadai.

"Momentum ini dapat menjadi building blocks untuk menanggulangi korupsi secara holistik, komprehensif, sinergis dan kolaboratif sebagaimana tema konferensi kali ini yang mengambil motto dari pemerintah daerah Jawa Timur 'Jer Basuki Mawa Beya' (tidak akan pernah ada keberhasilan tanpa pengorbanan)," urai Khofifah.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ACFE sangat tepat menjadi narasumber program ASN Belajar sehingga ASN juga akan mendapat ilmu mengenai pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan pemerintah.

"Dengan adanya wacana ini, saya berharap ASN memperbarui terus-menerus pemahamannya mengenai perkembangan potensi fraud . Termasuk upaya pendeteksian dan pembuktian memahami motif dan tindakan yang kian canggih," tuturnya.

Khofifah turut menjelaskan, Pemprov Jatim telah melakukan beberapa langkah pencegahan pemberantasan korupsi. Salah satunya, dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan pencegahan korupsi bersama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi pemberantasan korupsi (KPK).