KH Dr Jamaluddin Mariajang. Foto: HARIAN BANGSA
Uniknya, beberapa pengurus NU menilai ketidakwibawaan PBNU sekarang ini ada kaitannya dengan peristiwa riswah yang banyak mewarnai pemilihan ketua umum dalam Muktamar NU di Makassar. Mereka menganggap kepemimpinan PBNU sekarang kurang barakah.
Menurut Kiai Jamaluddin, seharusnya PBNU – lewat Munas - tidak memprovokasikan AHWA secara sepihak. Tapi mengkaji dua sistem pemilihan sekaligus. Artinya, selain mengkaji AHWA, juga mengkaji sistem pemilihan langsung yang telah dipakai NU sejak Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari.
”Seharusnya pakai legitimasi fiqh. Dua-duanya dikaji, sistem mana yang lebih barokah. Misalnya kalau sistem pemilihan langsung itu haram, kita pakai AHWA. Bukan melakukan provokasi – provokasi seperti ini. Ini kan salah kaprah,” katanya.
Peristiwa Munas yang akal-akalan ini, menurut Kiai Jamaluddin, berimplikasi serius bagi PBNU. ”Ini menimbulkan penilaian negatif orang-orang daerah (PWNU dan PCNU, red) terhadap kinerja PBNU selama ini. Ternyata perilaku PBNU seperti ini. Jadi ini bisa menimbulkan sikap penolakan terhadap PBNU di Muktamar nanti,” katanya. Artinya, kinerja PBNU selama 5 tahun ini cenderung buruk, sewenang-wenang dan sama sekali tak menghargai PWNU dan PCNU.
Sebelumnya, KH Drs. H. A. Ghozali Masruri, salah seorang tokoh NU pelaku sejarah dalam Muktamar NU ke-27 pada 1984 di Situbondo menyayangkan langkah PBNU menggelar Munas yang ternyata direkayasa untuk menggiring peserta kepada AHWA pada Sabtu (14-15/6/2015). ”Ini kondisioning,” kata Kiai Ghozali Masruri kepada BANGSAONLINE.com, Senin (15/6/2015). Kini Kiai Gozali menjabat sebagai Ketua Lajnah Falakiah PBNU. (tim)
Baca juga: KH Ghozali Masruri: Munas Kondisioning, Saya tak Bertanggung Jawab kepada Allah
Baca juga: muktamar-nu-produk-munas-alim-ulama-tak-mengikat" target="_blank">PWNU dan PCNU Penentu Muktamar NU, Produk Munas Alim Ulama tak Mengikat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
