SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, meminta agar pemerintah daerah setempat melakukan pendataan ulang terhadap kendaraan bermotor di sejumlah Kepulauan Sumenep. Itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yang disebabkan maraknya kendaraan bermotor bodong.
Pasalnya, dilihat dari segi letak geografis, di sejumlah kepulauan Sumenep berpotensi besar masuknya kendaraan bodong. Selain karena pengawasannya yang dinilai cukup sulit, daerah kepulauan rentan dijadikan tempat sebagai transit barang dari sejumlah daerah luar Sumenep, seperti daerah Kalimantan dan Bali.
BACA JUGA:
- DBHCHT Sumenep 2026 Turun jadi Rp33,1 M, DPRD Ingatkan Pemkab Soal Skala Prioritas Program
- Komisi IV DPRD Sumenep Pertanyakan Aliran Dana Sewa Stand MCF 2025
- Pemkab Sumenep Sampaikan Nota Keuangan atas Raperda tentang P-APBD 2025
- Seluruh Fraksi Kompak Beri Catatan pada Raperda Penyertaan Modal PT WUS dan Perlindungan Keris
”Makanya kami menghimbau pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pendistribusian BBM bersubsidi untuk melakukan pendataan ulang. Bahkan, jika perlu pendataan itu minimalnya dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun,” katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, dirinya mengaku telah mendapatkan informasi jika pengiriman kendaraan ke sejumlah kepulauan di Sumenep kerap dilakukan. Pengiriman itu dilakukan dengan jumlah yang tidak sedikit, bahkan dalam satu bulan mencapai ratusan unit.
”Bukannya kami tidak percaya terhadap pihak kepolisian yang telah melakukan pengawasan secara ketat, tapi tidak menutut kemungkinan jika di antara salah satu kendaraan itu ada yang tanpa dilengkapi surat-suratnya,” ungkapnya.
Apalagi menurut legislator dua periode itu, pengiriman yang dilakukan tidak terpusat satu lokasi. Bahkan, yang sudah nampak kepermukaan ada di lokasi pelabuhan Kalianget dan juga pelabuhan rakyat gresik putih.
