SPP Rp 150 Juta, Dokter Spesialis Didominasi Darah Biru dan Orang Kaya?

Yang meluluskan spesialis bukan lagi fakultas kedokteran, tapi rumah sakit. Bukan kementerian pendidikan tapi kementerian kesehatan.

"Yang merasakan perlunya spesialis adalah rumah sakit. Toh kuliah mereka juga di rumah sakit," katanya.

Maka, kalau yang mencetak spesialis nanti bukan lagi universitas mereka tidak perlu lagi membayar uang kuliah. "Dan lagi, jumlah rumah sakit jauh lebih banyak daripada fakultas kedokteran," ujar Budi Sadikin.

Kalau ''university base'' benar-benar berganti menjadi ''hospital base'' ini sebuah transformasi yang besar di dunia kedokteran dan kesehatan.

Menkes pun blak-blakan mengungkapkan: mengapa universitas sebesar Gadjah Mada tidak punya program spesialis paru. "Itu hanya karena prodi penyakit dalam tidak rela ada program spesialis paru," katanya. "Ini sangat tidak masuk akal. Tidak ilmiah sama sekali," tambahnya.

Hal serupa terjadi di Universitas Sriwijaya, Palembang. Di sana tidak bisa membuka spesialis jantung. "Penyebabnya hanya karena program spesialis lain tidak setuju," katanya.

Sentimen-sentimen seperti itu tidak akan terjadi kalau untuk menjadi spesialis sudah beralih ke ''hospital base''. "Toh di berbagai negara memang begitu. Semua melakukan hospital base," katanya.

Maka Menkes bertekad akan membuka program spesialis di Papua. Ia mendengar banyak yang mengingatkan soal kualitas dokternya nanti. Tapi ia mengajukan pertanyaan yang harus dijawab: so what?

"Apakah kita membiarkan begitu saja mereka ditangani dukun?" katanya. "Meski hasilnya nanti, katakanlah, tidak sebaik yang di Jawa, pasti masih lebih baik dari dukun," tambahnya sambil menahan senyum.

Menkes juga mengatakan: akan merombak sistem teknologi di seputar lab dan apotek. "Nanti data dari lab dan apotek harus masuk ke dalam satu sistem digital," katanya. "Data itu akan terhimpun dalam big data yang bisa dipertukarkan," tegasnya.

Dengan demikian seluruh hasil pemeriksaan darah, USG, rontgen, CT scan, MRI, dan seterusnya akan menjadi satu data nasional bidang kesehatan. Dari sini peta penyakit di Indonesia akan bisa dianalisis.

Posyandu pun akan direvitalisasi. Termasuk akan diberi alat rapid test untuk mendeteksi beberapa penyakit. Dengan demikian posyandu bisa mendeteksi penyakit masyarakat jauh lebih dini. Keperluan pergi ke lab yang biayanya lebih mahal pun berkurang.

Salah satu residen dari Bukittinggi menyampaikan soal bully dari senior. Namanyi: Diniy Miftahul. Dia lulusan Universitas Andalas Padang yang mau jadi spesialis kandungan. "Sudah waktunya diakhiri," ujar Diniy.

Menkes sudah mendengar semua bentuk bully seorang senior pada residen. Mulai dari disuruh beli makanan, mencarikan lapangan untuk olahraga, sampai minta dibelikan sepatu. "Tolong Diniy nanti, kalau kelak jadi senior, jangan melakukan itu," pinta Menkes.

Dalam proses pendidikan spesialis, senior (mentor) memang sangat menentukan. Senior itu yang mendidik, membina, mengarahkan, menularkan ilmu, sampai memberikan nilai.

Bully itu rupanya sudah turun-temurun. Yang mem-bully itu dulunya juga di-bully.

Begitu banyak yang ikut diskusi di forum zoom tersebut. Juga merata. Dari semua provinsi. Mulai Aceh sampai Papua. Inilah forum pertama dalam rangka transformasi bidang kesehatan. "Saya ingin mendengarkan langsung dari para dokter," katanya kepada Disway.

Dulu ia pernah melakukan acara serupa tapi terkait dengan penanganan Covid-19.

Memang sejak ada otonomi daerah ada sisi negatif soal penempatan dokter. Tapi Budi Sadikin sudah menemukan cara: "Daerah yang tidak memberi gaji yang baik bagi spesialis akan kami kunci. Anggaran dari pusat untuk proyek rumah sakit daerah tidak bisa dicairkan," katanya.

Sanksi lewat uang itu akan dilakukan dengan alasan ini: orang itu tidak hanya takut kepada Tuhan, tapi juga kepada uang. (Dahlan Iskan).

Anda bisa menanggapi tulisan Dahlan Iskan dengan berkomentar http://disway.id/. Setiap hari Dahlan Iskan akan meilih langsung komentar terbaik untuk ditampilkan di Disway.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News