Lewat Apkasi, Hendy Minta Penghapusan Tenaga Honorer Ditangguhkan

Lewat Apkasi, Hendy Minta Penghapusan Tenaga Honorer Ditangguhkan Bupati Jember Hendy Siswanto.

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Koordinator Wilayah (Korwil) Jawa Timur (Jatim), minta kebijakan penghapusan untuk ditangguhkan. Hal itu disampaikan usai rapat kerja Apkasi Korwil Jatim di Hotel Shangrila, Surabaya, Kamis (22/09/2022).

"Dari hasil rapat kerja bersama ini, Apkasi Jawa Timur memperoleh beberapa poin-poin yang sedang trending topik saat ini, salah satunya masalah ASN dan masalah honorer. Itu kita angkat menjadi satu konsen Jawa Timur. Lewat Apkasi pusat, kita minta untuk diteruskan ke pemerintah pusat maupun ke Provinsi Jatim," ungkap yang juga ini.

Apkasi Korwil Jatim yang berisi 26 bupati tersebut, merekomendasikan untuk menahan kebijakan penghapusan . Menurut Hendy, hal itu tentunya akan mengurangi tenaga kerja di masing- masing pemerintah daerah dan menimbulkan beberapa persoalan lain. Senyampang tidak ada solusi yang linier untuk persoalan yang akan ditimbulkan oleh rencana kebijakan tersebut, ia menyarankan adanya penangguhan kebijakan.

Hendy memaparkan, raker juga menghasilkan penguatan kerja sama antardaerah yang diikat dengan memorandum of understanding (MoU). Hal itu merupakan bagian dari penerjemahan Apkasi Korwil Jatim atas perintah presiden.

"Tentunya kita berharap, dengan kondisi kita yang sedang ada problem ekonomi global, kita diminta untuk menekan inflasi. Khusus Apkasi Jawa Timur menekankan perintah dari Bapak Presiden, kerja sama antardaerah itu untuk lebih dikonkretkan lagi. Jadi kami ada 12 bupati yang melakukan MoU. Dari MoU, baru kita kerja sama dengan para kadin, untuk kerja sama real-nya, kebutuhan masing-masing kabupaten," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jendral (Sekjend) Apkasi Adnan Purichta Ichsan, menegaskan bahwa Apkasi berposisi sebagai jembatan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Sebagai perwakilan Apkasi pusat, ia telah menangkap poin yang dihasilkan dalam Raker Apkasi Korwil Jatim. Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan akan disampaikan kepada pemerintah pusat, berikut kementerian terkait.

"Di Jawa Timur ini sudah diidentifikasi seluruh permasalahan melalui rapat koordinator wilayah. Rekomendasi itulah yang kami bawa ke pusat untuk kami berikan kepada kementerian terkait, supaya mencarikan solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan," pungkas dia. (yud/bil/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO