Warga Mengare Gresik Anggap Banjir Rob yang Rendam Ratusan Hektare Tambak Dampak Reklamasi di JIIPE

Warga Mengare Gresik Anggap Banjir Rob yang Rendam Ratusan Hektare Tambak Dampak Reklamasi di JIIPE Warga Watuagung, Kramat, dan Tanjungwidoro, Kecamatan Bungah saat dialog dengan perwakilan JIIPE. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Perwakilan warga tiga Desa Mengare Kompleks, yakni Watuagung, Kramat, dan Tanjungwidoro, Kecamatan Bungah, menggelar aksi damai di Balai Desa Watuagung, Senin (13/6/2022).

Aksi itu sebagai bentuk kekesalan mereka atas jebolnya tanggul dambak air laut baru-baru ini. Mereka menganggap tersebut dampak adanya proyek reklamasi yang dilakukan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di perairan dekat wilayah mereka.

Untuk itu, mereka menuntut pihak JIIPE bertanggung jawab. Pasalnya, reklamasi itu terus berlangsung hingga saat ini.

Kepala Desa (Kades) Tajungwidoro, Mastain, menyatakan sejak reklamasi berlangsung, ratusan hektare tambak berubah menjadi daratan. Sehingga, laut mengalami pendangkalan yang berdampak pada pendapatan nelayan semakin menurun.

"Dampak reklamasi gelombang yang harusnya mengarah ke wilayah JIIPE berbalik ke tambak warga," ungkapnya.

Senada disampaikan Abdul Amin, salah satu warga Desa Watuagung. Menurutnya, air laut memang sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Namun sejak ada proyek JIIPE berdiri, dampaknya semakin parah, hingga menyebabkan banyak tambak jebol.

"Sejak ada reklamasi JIIPE, ketika banyak tambak yang jebol, dan terlihat seperti lautan. Jumlahnya mencapai ratusan hektare," ujarnya.

Untuk itu, warga Mengare Kompleks menuntut JIIPE bertanggung jawab. Mereka meminta adanya normalisasi kali dengan cara pengerukan dan perbaikan tanggul tambak yang jebol.

"Jika tidak segera ditangani dampaknya semakin parah, ratusan tambak tenggelam," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, warga Mengare juga mempertanyakan penyerapan tenaga kerja untuk yang dinilai belum jelas. Banyak warga Mengare yang melamar kerja di lingkungan JIIPE, namun tidak diterima dengan alasan tidak ada lowongan.

"Harus ada mekanisme yang jelas dalam penyerapan tenaga kerja. Sehingga alurnya jelas ke mana warga akan mencari pekerjaan," katanya.

Selain itu, Abdul Amin juga menyoroti penyaluran program corporate social responsibility (CSR) JIIPE yang dinilainya belum berdampak kepada masyarakat. "Ke depan harus ada prioritas kepada masyarakat Mengare," pintanya.

Klik Berita Selanjutnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO