Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qpumas. Foto: dok. kemenag
"Jadi temen-temen tidak sulit memahami, baru kemudian kita bicarakan. Saya setuju angka ini begitu besar, tidak masa persidangan ini kita putuskan, karena detail, bila perlu maraton. Kita butuh tahu Rp1,5 triliun itu terdiri dari mana, meskipun Pak Menteri sudah menyampaikan," ujar Wachid.
Delmeria, Anggota Komisi VIII DPR lainnya, mengaku kaget luar biasa dengan Raker yang digelar hari ini. Semmula ia mengira yang dibahas bukan lagi anggaran haji karena jamaah sudah akan berangkat ke Tanah Suci.
"Saya sangat kaget luar biasa dengan pertemuan kita hari ini. Saya pikir tidak biaya haji lagi, ini kan kaget luar biasa. Ini tiga hari mau berangkat tapi masih bahas masalah biaya. Gimana jamaah yang mau berangkat ini. Kalau seandainya saya mau berangkat hari ini saya pergi demo ke Kemenag, apalagi kalau saya menambahkan," tegas politisi Partai Nasdem itu.
Ia mempertanyakan apakah Menag Yaqut tidak tahu sebelumnya ada pelayanan masyair, sehingga mendadak minta tambahan dana. Apalagi penambahannya tidak sedikit, sebesar Rp 23,3 juta per jamaah.
"Selama saya tahu dengan Kemenag, kok baru sekarang saya kaget luar biasa. Udah mau berangkat ada pelayanan tambahan, kaget lagi, bukan uang yang sedikit, sangat banyak sekali. Dasar hukum apa sekarang penambahan anggaran ini dan dasar surat apa Saudi menambah biaya masyair ini?" katanya.
Sementra Anggota Komisi VIII DPR Luqman Hakim minta kepada Menag Yaqut untuk menjelaskan tambahan Rp 1,5 triliun anggaran haji ini agar terang benderang. Sebab, kebutuhan dana ini harus dicarikan jalan keluarnya, agar jamaah tetap bisa berangkat.
"Berapa pun kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dicarikan jalan bersama, karena tidak mungkin apabala masalah anggaran ini membuat rencana pemberangkatan haji ini tidak jadi dilaksanakan atau dibatalkan," tegas politisi PKB itu.
"Masih mengenai tambahan anggaran ini, BPKH memberikan gambaran seperti apa profile dana investasi yang dikelola BPKH, sehingga Komisi VIII DPR dapat informasi yang cukup memroyeksikan ke depan dengan penambahan Rp 1,5 triliun ini ke depannya tidak akan turun," katanya. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
