Manuver Luhut-Cak Imin Ambyar! Jokowi: Tak Ada Presiden Tiga Periode

Oleh: M Mas’ud Adnan --- Manuver politik Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akhirnya benar-benar ambyar! Dua politikus itu selama ini getol melakukan manuver politik untuk menunda pemilu. Manuver politik itu kemudian di publik meluas pada masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Namun sebagian besar bangsa Indonesia masih punya nurani sehingga manuver politik Luhut dan Cak Imin yang menerabas konstitusi itu ditentang mayoritas rakyat negeri ini. Padahal dua politikus itu sudah melakukan berbagai cara dan strategi agar ambisi politiknya goal. Termasuk manuver dugaan “kebohongan publik” dengan mengklaim memiliki big data yang isinya 110 juta  rakyat Indonesia menginginkan pemilu ditunda.

Rakyat pun marah. Hari ini, Senin (11/4/2022), mahasiswa se-Indonesia turun jalan. Semua mahasiswa perguruan tinggi (negeri dan swasta) menggelar aksi demo menolak manuver politik Luhut-Cak Imin di berbagai kota di seluruh Indonesia.

Memang tak semua warga menolak manvuver politik Luhut dan Cak Imin. Ada juga yang pro Luhut dan Cak Imin. Setidaknya, sikap mereka ditunjukkan oleh buzzer di dunia maya yang terang-terangan mendukung Luhut dan Cak Imin.

Tapi kekuatan mereka sangat lemah. Bahkan mereka terkesan panik. Itu bisa kita lihat dari konten-konten serangan mereka yang marah, termasuk kepada para mahasiswa yang demo. Para buzzer itu menghamburkan kata-kata kasar, memaki orang-orang yang punya nurani, termasuk para mahasiswa.

Yang menarik, ternyata bukan hanya rakyat dan mahasiswa yang marah. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang semula tak jelas sikap dan pendirian politiknya (antara menolak dan mendukung manuver politik Luhut-Cak Imin), akhirnya menyampaikan pernyataan tegas. Intinya: tak ada jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu!

(Luhut Binsar Panjaitan (paling kiri) dengan santai bertelepon ria saat Presiden Jokowi menyampaikan pidato)

Sejatinya, sebelum Luhut dan Cak Imin melakukan manuver politik penundaan pemilu, Jokowi telah mengedarkan video yang berisi sikap politiknya. Ia terang-terangan menolak masa jabatan presiden tiga periode. Alasannya, Jokowi adalah presiden produk reformasi yang membatasi presiden hanya dua priode. Jokowi bahkan mengatakan bahwa orang yang usul masa jabatan presiden tiga periode itu adalah orang yang cari muka dan mau menjerumuskan dirinya.

"Padahal saya sudah punya muka," kata Jokowi.

Tapi ketika Luhut dan Cak Imin melakukan manuver politik penundaan pemilu, Jokowi tampak goyah. Ia tak menolak secara tegas. Bahkan terkesan larut dalam langgam politik Luhut dan Cak Imin.

Rakyat pun akhirnya bersikap. Termasuk para mahasiswa. Bahkan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal (purn) Wiranto turun tangan. Ia secara terangan-terangan menentang manuver politik Luhut dan Cak Imin. Mantan Panglima TNI itu bahkan minta agar Luhut menyerahkan big data yang diklaim berisi suara 100 juta rakyat Indonesia menginginkan pemilu ditunda.

Karuan saja Luhut dan Cak Imin tersudut. Apalagi Luhut dan Cak Imin hanya mendapat dukungan tiga ketua umum partai politik. Yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan, dan Cak Imin sendiri sebagai ketua umum PKB.

Sedang ketua umum parpol lainnya, terutama Gerindra, PDIP, PKS, Nasdem, menolak penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode.

Adalah Muhammad Qodari yang kali pertama mewacanakan masa jabatan presiden tiga periode. Ia mengatakan bahwa rakyat akan mendukung masa jabatan presiden tiga periode.

(Muhammad Qodari (kanan). foto: CNN)

Siapa Muhammad Qodari itu? Ia semula seorang intelektual dan pengamat. Kemudian ia memimpin lembaga survey: Direktur Eksekutif Indo Barometer.

Namun kemudian ia terjun ke politik praktis. Ia menasbihkan diri sebagai Penasihat Relawan Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) untuk 2024. Ia memang ingin menjadikan Prabowo sebagai wakil presidennya Jokowi. Dengan cara memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Beberapa bulan kemudian manuver masa jabatan tiga periode itu diwacanakan Menteri BKPM Bahlil Lahadalia. Alasannya, beberapa pengusaha menginginkan Jokowi "nambah" satu periode lagi. Bahlil sendiri memang punya background pengusaha.

Manuver politik itu kemudian disemarakkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Cak Imin. Dua politisi ini mewacanakan penundaan pemilu.

(Muhaimin Iskandar. foto: CNN)

Nah, Luhut dan Cak Imin inilah yang paling getol memperjuangkan penundaan pemilu yang kemudian meluas di publik menjadi wacana presiden tiga periode. Padahal hasil berbagai lembaga survei menghendaki masa jabatan presiden cukup dua priode saja.

Salah satunya hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Lembaga survei ini mencatat 74 persen responden menghendaki masa jabatan presiden dua periode dipertahankan. Hanya 13 persen yang ingin masa jabatan diubah, dan 13 persen lainnya tidak menyatakan sikap.

Kini Jokowi tampaknya mulai sadar dan realistis. Jokowi menyatakan sikap. Ia menolak menjadi calon presiden ketiga kalinya. Selain alasan konstitusi, rakyat ternyata tak mendukung. 

Apalagi dalam pemerintahan Jokowi kali ini banyak masalah yang belum bisa diselesaikan. Di antaranya kelangkaan minyak goreng dan solar yang sudah berbulan-bulan tak kunjung teratasi. Ironisnya, para menterinya pun juga tak bisa berbuat apa-apa.

Karena itu manuver politik pragmatis Luhut dan Cak Imin ambyar!

Wallahu’lam bisshawab.

Penulis alumnus Pesantren Tebuireng dan Pascasarjana Unair.