Jumat, 07 Mei 2021 23:22

Muncul Anggaran Pilkades 3,4 M, Komisi II DPRD Bondowoso Mengaku Tidak Pernah Membahas Dana Pilkades

Senin, 13 April 2015 19:26 WIB
Editor: Revol
Wartawan: Sugiyanto

BONDOWOSO (BANGSAONLINE.com) - Munculnya polemik terkait anggaran pemilihan kepala desa sebesar 3,4 miliar yang dijanjikan oleh Bupati Bondowoso masih tarik ulur, apalagi setelah diketahui didalam APBD tahun 2015 biaya untuk pilkades tidak ada, karena memang tidak pernah dibahas di DPRD.

Hal itu ditegaskan oleh Ady Krisna, ketua Komisi II DPRD kabupaten Bondowoso yang mengaku tidak tahu menahu soal dana yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa serentak di Bondowoso.

Adi Krisna mengatakan, bahwasanya waktu pembahasan APBD, Pemkab Bondowoso tidak pernah membahas tentang anggaran dana Pilkades, yang ada hanya Anggaran Dana Desa yang berjumlah hampir seratus Milliar rupiah.

"Kalau sekarang muncul dana untuk pilkades itu dari mana, sedangkan setelah APBD disahkan baru saya mendengar biaya pilkades diambilkan dari APBD. Sekarang pertanyaannya, dari pos mana anggaran pilkades itu?,” ungkap Politisi Golkar ini Senin, (13/4).

BACA JUGA : 

TMMD Bondowoso, Prajurit Bangun PAUD untuk Masyarakat

Tekan Angka Stunting, 15 Desa Didampingi GAIN dari Swiss

Pendamping Desa Harus Dukung Resolusi Tuntas Bupati Bondowoso

Padat Karya Tunai, Program Cerdas Ala Presiden Jokowi

Menurut Krisna, ketika pembahasan APBD pada bulan Nopember 2014, tidak ada pembahasan anggaran dana untuk Pilkades. Jika saat ini Pemkab Bondowoso mengeluarkan dana Pilkades hingga mencapai 3,4 milliar, Komisi II tidak tahu menahu soal dari mana dana tersebut.

Namun, Krisna membenarkan bahwasanya dana pilkades bisa diambilkan dari anggaran dana desa tapi hanya untuk honor panitia saja, mengenai kebutuhan logistik pilkades seperti tinta, surat suara, kotak suara dan lainnya tidak boleh diambilkan dari dana tersebut.

"Kalau nanti dana pilkades 100 % diambilkan dari dana ADD, maka hal itu sebuah kesalahan besar, karena UU Desa dan Permendagri tidak memperbolehkan. Kalau pemkab berlindung dibalik Perbub juga perlu dipertanyakan, lebih tinggi mana Perbub dengan UU Desa dan Permendagri,” kata Krisna.

Saat ini, lanjut Krisna, 176 desa yang akan melaksanakan pilkades pada 1 Juni mendatang sudah memasuki tahapan penjaringan bakal calon, yang kemudian dilanjutkan dengan ujian kompetensi, pengumuman bakal calon yang lolos, pengundian nomor urut calon kepala desa, serta kampanye.

“Kalau natinya pilkades tetap dilaksanakan, maka hal tersebut menjadi hak dan tanggung jawab Pemkab. Hanya saja, saya kwatir nanti akan bermasalah dengan hukum, karena aturannya sudah jelas dan tegas,” pungkasnya

Suami Takut Istri
Kamis, 06 Mei 2021 18:19 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Dalam seminar bertema gender, Gus Dur ditanya seorang peserta. Pertanyaannya sangat sensitif dan pribadi. “Gus, katanya beberapa kiai juga takut pada istri. Apa Gus Dur juga takut pada istri?,” tanya orang itu....
Jumat, 16 April 2021 16:59 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Banyuwangi memiliki cara menarik untuk memelihara infrastruktur fisiknya. Salah satunya, dengan menggelar festival kuliner di sepanjang pinggiran saluran primer Dam Limo, Kecamatan Tegaldlimo be...
Jumat, 07 Mei 2021 06:07 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wartawan kondang Dahlan Iskan mencatat dua waswas setelah pengumuman pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2021 ternyata minus hampir 1 persen.Apa saja? Silakan baca tulisan wartawan kawakan itu di HARIAN BANGSA dan BANGSA...
Rabu, 28 April 2021 14:16 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*61. falammaa balaghaa majma’a baynihimaa nasiyaa huutahumaa faittakhadza sabiilahu fii albahri sarabaanMaka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu (ikan) itu melompat mengamb...
Jumat, 07 Mei 2021 10:42 WIB
Selama Bulan Ramadan dan ibadah puasa, rubrik ini akan menjawab pertanyaan soal-soal puasa. Tanya-Jawab tetap akan diasuh Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) d...