Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Kediri.
Senada dengan Wali Kota Kediri, Heri Nurdianto Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri menentang diskriminasi layanan pendidikan. Seperti halnya sekolah yang tidak segera memberikan ijazah dengan alasan belum melunasi biaya administrasi.
Heri mengaku telah melakukan koordinasi dengan Cabdin Pendidikan Provinsi Jatim di Kediri. Ia mengungkapkan, bahwa kepala cabdin juga telah memberikan arahan secara lisan kepada kepala-kepala sekolah agar jangan sampai ada sekolah yang menahan ijazah.
"Namun, nampaknya belum semua sekolah menaati imbauan tersebut," ujarnya.
Menurutnya, kasus penahanan ijazah oleh sekolah ibarat fenomena gunung es. Artinya banyak yang mengalami hal serupa namun belum banyak yang melapor. Hal ini karena kemungkinan para lulusan belum mengetahui informasi layanan pengaduan atau bisa jadi karena daruratnya ijazah tersebut.
"Sehingga walaupun kurang mampu mereka berusaha keras mendapatkan uang guna melunasi biaya pendidikan agar ijazah segera bisa diambil,” pungkasnya. (uji/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
