DPRD Gresik menggelar paripurna PU Fraksi terhadap raperda prakarsa eksekutif. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE.com
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik memberikan atensi khusus terhadap Raperda Prakarsa Eksekutif berupa Raperda Perubahan Modal Dasar, dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Giri Tirta Gresik.
Hal ini terlihat saat DPRD menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi terhadap raperda prakarsa eksekutif di ruang paripurna, Sabtu (18/9/2021).
BACA JUGA:
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik Hj. Nur Saidah, didampingi Ketua Much Abdul Qodir, dan Wakil Ketua Mujid Riduan dari gedung DPRD. Sedangkan anggota hadir secara online. Sementara Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, bersama para kepala OPD, juga hadir secara virtual.
Dalam PU, tujuh fraksi yaitu Fraksi PKB, Golkar, Gerindra, PDIP, Nasdem, FAP, dan Demokrat melalui juru bicara (jubir) masing-masing, memberikan banyak catatan dan syarat, menyikapi Raperda tentang Perubahan Modal Dasar, dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Giri Tirta Gresik.
Jubir Fraksi PKB, Syaikhu Busiri menyatakan terdapat beberapa hal yang bersifat vital pada raperda tersebut, sehingga perlu dibahas secara cermat dan hati-hati. "Karena menyangkut soal anggaran penyertaan modal dan perbaikan manajemen, terlebih saat ini layanan Perumda Giri Tirta tengah menjadi sorotan di masyarakat," kata Syaikhu mengawali PU-nya.
Fraksi PKB menyarankan kepada pemerintah daerah agar melibatkan tim teknis yang ahli untuk membenahi masalah distribusi air di Perumda Giri Tirta, sehingga menghasilkan rencana bisnis yang matang, detail, dan penuh kehati-hatian sebagai dasar penyertaan modal.
Pasalnya, pemerintah daerah sudah berulang kali berusaha menyelamatkan Perumda Giri Tirta melalui penyertaan modal. Antara lain, penyertaan modal sebesar Rp 25 miliar pada tahun 2019.
"Terkait penggunaan modal tersebut, Perumda Giri Tirta ternyata telah melakukan banyak perubahan rencana bisnis (renbis) di tengah jalan. Dengan kata lain, Perumda Giri Tirta tidak konsisten dan tidak konsekuen dalam mengeksekusi rencana bisnisnya. Justru rencana bisnis diubah dengan semaunya di tengah jalan," ungkapnya.
Di sisi lain, perubahan rencana tersebut ternyata tidak berimplikasi pada perbaikan kualitas pelayanan distribusi air, dan juga tidak berimplikasi pada perbaikan kondisi keuangan. Justru Perumda Giri Tirta semakin hari semakin banyak mendapatkan komplain dari masyarakat, dan posisi keuangannya juga semakin lama semakin merugi.
"Oleh karena itu, FPKB menekankan komitmen Perumda Giri Tirta untuk profesional, dan konsekuen atas rencana bisnis yang hendak dieksekusi," pintanya.
Selain penyertaan modal, pemerintah daerah juga telah banyak membantu performa pelayanan Perumda Giri Tirta kepada konsumen dengan membangun proyek perpipaan senilai Rp 10 miliar yang tertuang dalam APBD 2021 melalui DPUTR.
"Apakah anggaran tersebut efektif? Mengingat kualitas distribusi air di wilayah perkotaan juga secara siginifikan tidak kunjung membaik," tanya Syaikhu.
Syaikhu juga menyoroti tingkat kebocoran air pada Perumda Giri Tirta yang telah mendekati angka 40%. Padahal, berdasarkan peraturan Kementerian PUPR, batas toleransi kehilangan air adalah 15% s/d 20%.
"Oleh karena itu, kami mohon penjelasan di mana saja letak titik-titik kebocoran tersebut, dan langkah-langkah apa saja yang sudah diambil untuk menekan kebocoran tersebut," bebernya.
FPKB juga ragu melihat manajemen keuangan Perumda Giri Tirta yang lemah. Karena itu, Perumda Giri Tirta harus bisa menyampaikan langkah strategis untuk mengatasi tunggakan yang belum tertagih, dan juga masalah tunggakan pembelian air pada pihak ketiga yang belum terbayar.
"FPKB juga berharap agar pada pembahasan panitia khusus (pansus) tentang penyertaan modal nanti tertuang penjelasan detail, tidak hanya secara nominal kuantitatif, namun juga secara teknis dan kualitatif agar modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat sepenuhnya mengatasi kebocoran air, dan mengatasi keluhan masyarakat tentang buruknya manajemen pelayanan yang terjadi selama ini," pungkasnya.
Senada, Lusi Kustianah, juru bicara Fraksi Golkar, meminta Perumda Giri Tirta merinci penggunaan dari penyertaan modal sebesar Rp 113 miliar. Di antaranya, rincian anggaran untuk perbaikan infrastruktur berupa perbaikan pipa aus atau bocor.
"Di mana fakta fisik pipa di titik-titik bocor tersebut. Hal ini sangat penting agar kejadian manipulasi pipa aus diganti pipa bekas tidak terjadi di kemudian hari," katanya.
Kemudian, pembangunan tandon air (reservoir) yang menelan biaya Rp 7 miliar di Bunder perlu kajian secara mendalam agar sesuai dengan yang direncanakan. "Fraksi Golkar minta disertakan siteplan dari rencana tersebut," jelasnya.
Fraksi Golar juga meminta penyertaan modal Rp 113 miliar diserap sesuai batas waktu yang ditentukan. "Jangan sampai terulang seperti penyertaan modal sebesar Rp 25 miliar di tahun 2019. Target distribusi air bersih tidak terealisasi sampai detik ini," terangnya.
"Fraksi Golkar juga minta dijelaskan skema distribusi air bersih ke pelanggan dengan penyertaan modal yang diajukan tahun 2021," imbuhnya.
Sementara jubir Fraksi PDIP, Jumanto, menyoroti keuangan Perumda Giri Tirta yang sering merugi. Ia mempertanyakan perlunya penyesuaian tarif, sehingga Perumda Giri Tirta bisa menutup kerugian terhadap biaya produksi.
"Fraksi PDIP juga perlu menanyakan kembali terkait instalasi pipa mana saja yang perlu dilakukan peremajaan untuk mengatasi tingkat kebocoran air yang mencapai 40 persen. Di mana saja titik-titik fisiknya," pungkasnya. (hud)
