Ketua PCNU Kota Kediri KH. Abu Bakar Abdul Jalil (dua dari kiri) saat menerima Pimpinan BPJS Kediri. foto: ist.
Selain itu, Nahdlatul Ulama Kota Kediri melalui Muslimat NU juga mengelola TK dan RA yang mempekerjakan masyarakat sebagai tenaga pendidik maupun kependidikan.
“Saat ini yang paling memungkinkan adalah TK/RA, madin, serta TPA/TPQ yang punya guru dan tenaga kependidikan, selain elemen NU lainnya. Nanti rumuskan dulu hitung-hitungannya,” ungkap Gus Ab.
Sebagai gambaran, Gus Ab menjelaskan bahwa gaji yang diterima oleh guru TPA/TPQ, Madin, TK, dan RA di bawah upah minimum kota (UMK) sehingga butuh pemikiran lagi untuk memotong gaji mereka guna membayar BPJS Ketenagakerjaan.
“Selain itu tidak semua guru-guru tersebut tertarik untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan karena biasanya mereka menjadi guru hanya untuk mengabdi, sehingga semuanya diserahkan kepada Allah SWT,” katanya.
“Butuh waktu untuk memberikan kesadaran kepada para guru terkait hal tersebut, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita akan coba formulasikan dengan Zakat Infaq dan Shodaqoh yang dikelola oleh NU CARE LAZISNU,” tambah Gus Ab.
Sementara itu Sekretaris PCNU Kota Kediri H. Heri Susanto juga merasa tertarik terhadap program jaminan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau seperti ini kayaknya hukumnya wajib bagi guru madin dan TK/RA untuk ikut. Kewajiban kita (NU) untuk memberikan perlindungan kepada mereka,” kata Heri yang juga owner Sahabat Baru Stasionary dan Green Baby Kids itu. (uji)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
