Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi (dua dari kiri) di acara sosialisasi program JKN di Kecamatan Wates. (Ist)
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - BPJS Kesehatan Cabang Kediri bersama Komisi IX DPR RI, menggelar sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kecamatan Wates, Senin (2/3/2026) lalu.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengatakan bahwa tidak sedikit masyarakat segmen PBI mengetahui kepesertaannya telah dinonaktifkan. Oleh sebab itu, melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat tidak khawatir, karena pemerintah, DPR RI, dan BPJS Kesehatan memastikan adanya solusi agar hak pelayanan kesehatan tetap dapat diakses.
“Jadi, kita ketahui bersama bahwa sebulan terakhir ini tiba-tiba banyak status kepesertaan mereka nonaktif, khususnya saudara kita yang ikut dalam kepesertaan PBI. Nah, ini yang timbul banyak sekali pertanyaan bagi masyarakat. Kami mengimbau untuk cek secara rutin status kepesertaannya,” kata Nurhadi.
Nurhadi menjelaskan, PBI yang nonaktif bisa diaktifkan kembali. Ia juga mengimbau agar masyarakat lebih beradaptasi terhadap teknologi sehingga lebih mudah memanfaatkan kanal layanan digital yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.
”Sudah terjawab oleh DPR dan pemerintah bahwa 3 bulan setelah kasus itu, khususnya bagi PBI yang nonaktif bisa dipakai di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun faskes lanjutan. Kami ingin peserta yang hadir ini tidak gaptek. mereka kami anjurkan untuk download aplikasi Mobile JKN, karena di situ sudah sangat lengkap layanannya,” terangnya.
Tak hanya itu, Nurhadi turut mengapresiasi BPJS Kesehatan atas keberhasilannya dalam menjalankan Program JKN. Menurutnya, penerapan prinsip gotong royong menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.
”Program JKN ini termasuk program yang dipuji oleh World Bank atau Bank Dunia saat saya berkunjung dengan teman-teman Komisi IX di Amerika. Ini termasuk program kesehatan yang menjadi pilot project bagi negara-negara lain. Selain itu, kita butuh masukan dari publik untuk menyempurnakan program ini. Maka, Komisi IX DPR RI sangat mendukung bagaimana program JKN makin komprehensif dijalankan ke depan,” bebernya.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, juga menekankan pentingnya masyarakat untuk mendapatkan edukasi terkait perlindungan kesehatan khususnya melalui program JKN. Masyarakat juga diimbau untuk mengoptimalkan penggunaan kanal layanan digital.
“Sebagai peserta JKN perlu memahami juga tentang hak dan kewajibannya. Kami mendorong masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk memudahkan peserta. Terdapat fitur kartu digital, cek status kepesertaan, perubahan data, skrining riwayat kesehatan, serta antrean online. Melalui fitur tersebut, peserta dapat mengakses layanan administrasi secara mandiri dengan mudah,” terang Tutus. (uji/msn)
