Dr. Sri Untari Bisowarno, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. foto: istimewa
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menyikapi lonjakan kasus Covid-19 di Jatim, termasuk banyaknya kasus klaster keluarga, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menyarankan pembentukan pusat isolasi terpadu dan terpusat (isoter) di tiap-tiap balai desa maupun kelurahan yang ada di Jawa Timur.
Menurut Untari, persebaran klaster keluarga harus menjadi perhatian serius antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota di bawahnya. Melalui pusat isolasi terpadu dan terpusat itu setidaknya dapat menekan persebaran kluster keluarga.
“Covid sudah menyeruak hingga ke desa-desa. Gagasan isoter di tiap desa dan kelurahan, ini karena menyeruaknya semakin luas,” ungkap Sri Untari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/8/2021).
Menurut Untari, pembentukan isolasi terpadu itu bisa dilakukan melalui refocusing anggaran untuk mempersiapkan sarana dan prasarana. Baik APBD kabupaten/kota maupun provinsi.
“Ini semua dihitung dan masing-masing ini akan dibantu dengan jumlah populasi yang berbeda, maka bed akan berbeda juga,” ujarnya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut yakin pembentukan isolasi terpadu di tingkat desa efektif untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19. Berkaca dari efektivitas kampung tangguh yang mampu menangani pandemi Covid-19 di tingkatan paling mikro.
Sebab, kata Untari, isolasi terpadu dapat memberikan ketenangan secara psikologis bagi pasien Covid-19. Pasalnya, pasien lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan terdekatnya.
"Pemberian dukungan secara moril dari masyarakat di sekelilingnya juga memiliki kontribusi cukup besar untuk mempercepat pemulihan warga terinfeksi Covid-19. Kita kampanyekan melalui psikis yang sehat dan mental yang kuat, maka akan memperkuat dan menjaga imun kita untuk lebih fit," ungkapnya.
"Untuk tenaga kesehatannya bisa ambil dari puskesdes dan polindes, atau bisa merekrut relawan yang ada. Mereka bisa direkrut untuk membantu penguatan kampung tangguh," jelas Untari.
Namun langkah itu harus disosialisasikan secara masif kepada warga melalui tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tiap kelurahan maupun kecamatan, apabila memang hendak dijalankan oleh pemerintah.
Hal ini, lanjut perempuan yang juga Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), penting untuk dilakukan untuk mencegah penolakukan yang dilakukan masyarakat terhadap keberadaan pusat isolasi.
“Nanti bisa ada rembuk warga bahwa covid bukan penyakit yang harus dijauhi oleh masyarakat. Yang kena Covid-19 harus dibantu, bukan dijauhi,” tuturnya. (mdr/ian)
