BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, terus berupaya menurunkan angka stunting atau bayi yang mengalami kekurangan gizi hingga menyebabkan tumbuh kembang balita terganggu (kerdil).
Upaya itu melalui sinergi dengan para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Bojonegoro untuk turut memberikan edukasi dan wawasan tentang pencegahan stunting kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH.
Sinergitas percepatan penurunan stunting itu dipelopori Dinas Sosial Bojonegoro. Senin siang (24/5/21), ratusan Pendamping PKH mendapat Bimbingan Teknis (Bimtek) dan materi soal stunting dari Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Bojonegoro, Ani Puji Ningrum.
Kadinkes Ani menyebutkan, ada sebanyak 15 desa di Bojonegoro yang menjadi lokasi stunting tertinggi sejak tiga tahun terakhir. Belasan desa itu tersebar di sejumlah kecamatan mulai Balen, Kapas, Kalitidu, Ngasem, Temayang, Gayam hingga Kecamatan Bojonegoro.
"15 desa ini yang menjadi perhatian kami di 2021 ini. Maka dari itu saya berharap kepada pendamping PKH ikut bersama mengintervensi dan membantu pemerintah dalam rangka penurunan prevalensi stunting," ujar perempuan yang juga sebagai dokter tersebut.
Dia mengatakan, balita yang terdeteksi mengalami masalah stunting terutama lahir dari kalangan keluarga kurang mampu. Hal itu disebabkan beberapa faktor, di antaranya kurangnya gizi hingga faktor kebersihan rumah dan lingkungan. Melihat kondisi itu, para pendamping PKH dirasa yang paling dekat dengan masyarakat kurang mampu, karena pemerintah telah memberikan bantuan yang didampingi oleh para pendamping PKH.
"Oleh karena itu kami meminta teman-teman Pendamping PKH ikut bersama menuntaskan program ini. Saya berharap saat di lapangan bisa bekerja sama dengan puskesmas, bidan desa, atau juga kader posyandu sesuai desa dampingannya masing-masing," pinta dokter Ani.
Atok M Nurrozaki, salah satu pendamping PKH mengaku siap membantu Pemkab Bojonegoro dalam rangka percepatan pencegahan stunting dengan memberikan edukasi dan wawasan kepada para penerima manfaat PKH. Menurut dia, sejak dua tahun terakhir, pendamping PKH bukan fokus melakukan pendampingan kemiskinan, namun lebih luas hingga pendampingan terhadap orang gila sekalipun.
"Sebutannya pekerja sosial, bukan sekadar pendamping PKH. Jadi tugasnya lebih luas dan banyak, dan kami siap kapan saja," ucapnya menambahkan.
Bimtek materi stunting itu digelar di aula lantai dua Kantor Dinas Sosial Bojonegoro. Selain mendapat materi pencegahan stunting, para pendamping PKH juga mendapat pengarahan dari Kepala Dinsos Bojonegoro, Arwan tentang target penurunan angka kemiskinan di wilayah Bojonegoro. (nur/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
