Pengangguran Jadi Topik Penting dalam Penyusunan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Gresik Akhir TA 2020

Apalagi pandemi Covid-19 berimbas terhadap banyaknya karyawan/buruh yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Sementara di sisi lain penyerapan angka angkatan kerja sangat sedikit. "Makanya, pemerintah harus lakukan langkah cerdas untuk mengatasi problem banyaknya korban PHK dampak pandemi Covid-19," pintanya.

Menurut Anha, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik sebelum terjadinya pandemi Covid-19 tercatat masih tembus di kisaran angka 36.390 ribu lebih. Jumlah itu dipastikan meningkat saat pandemi Covid-19 berjalan setahun lebih.

"Makanya, isu pengangguran jadi salah satu topik penting dalam rapat kerja pembahasan penyusunan rekomendasi DPRD atas LKPJ kepala daerah akhir tahun anggaran 2020," urainya.

Adapun jumlah pengangguran sebanyak itu tersebar menyeluruh di 356 desa dan kelurahan di 18 kecamatan se-Kabupaten Gresik. Sejauh ini, mereka yang kesulitan mencari kerja di Gresik, terpaksa harus merantau ke luar daerah seperti Jakarta, dan sejumlah provinsi lain di luar Jawa Timur. Bahkan, banyak yang harus merantau mengadu nasib ke luar negeri (LN) seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Timur Leste, dan sejumlah negara lain. "Problematika ini harus disikapi serius dan ada eksekusi nyata untuk mengatasinya," katanya.

"Sebetulnya banyak potensi daerah yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Di antaranya, banyaknya industri, pasar modern, termasuk keberadaan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) yang sekarang sudah digagas juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masuk di sana," beber Anha.

Konon, kawasan JIIPE yang terdapat pelabuhan bertaraf internasional yang dibangun di lahan seluas sekira 3.000 hektare yang berlokasi di Manyar itu, bisa menyedot sedikitnya sebanyak 123.750 tenaga kerja.

Kemudian, akan adanya pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia. Perusahaan raksasa yang bergerak dalam penambangan emas ini diestimasikan bisa menyerap 10-30 ribu tenaga kerja. "Potensi-potensi daerah seperti ini harus digarap maksimal untuk mengurangi angka pengangguran di samping pendapatan daerah," pintanya.

Juga yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah, tambah Anha, ada lonjakan angka pengangguran di saat usai lulusan sekolah SLTA maupun sarjana di Kabupaten Gresik yang tak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sehingga mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan. "Makanya, pemerintah harus bisa mapping dan mengatasi lonjakan pengangguran yang dimungkinkan akan terjadi pascakelulusan sekolah," pungkasnya. (hud/zar)