Tak Kunjung Serahkan DPA, Kinerja Disbudpar Jatim Dinilai Lamban

SURABAYA (BangsaOnline) - Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur terus mendapat sorotan Komisi B DPRD Jatim yang notabene mitra kerja SKPD tersebut. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mohammad Fawaid mengatakan, sampai saat ini Disbudpar Jatim merupakan satu-satunya SKPD yang belum menyerahkan DPA (Daftar Penggunaan Anggaran).

"Semua sudah serahkan ke kami. Tinggal Disbudpar saja belum. Itu salah satu alasan kami akan memanggilnya. Atau mungkin mereka takut kalau kami blejeti anggarannya sehingga mereka tak kunjung menyerahkan DPA nya," ujar politisi Partai Gerindara itu, Jumat (13/2).

Selain mempersoalkan tak kunjung menyerahkan DPA, politisi yang akrab disapa Gus Fawaid juga mempersoalkan program Disparta Jatim yaitu Bimtek Desa Wisata.

"Itu program apa. Dimana saja desa wisatanya dan apa yang dikerjakan di desa wisata tersebut. Kami tidak pernah dilapori desa wisata tersebut," tandas putera Kiai Muzaki Syah ini.

Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya, HM. Zainul Lutfi mengatakan program bimtek desa yang digarap oleh Disparta Jatim tidak efektif dan tidak bisa menghasilkan pendapatan untuk APBD Jatim.

"Memang tahun-tahun sebelumnya dibiayai oleh APBN dan sekarang dibiayai oleh APBD Jatim. Namun yang kami persoalkan adalah hasil dari Bimtek desa wisata tersebut untuk PAD Jatim. Ini masalah perekonomian Jatim dari sektor wisata. Ini kami pertanyakan ke Disparta Jatim," ungkap pria yang juga cabup Sidoarjo itu.

Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) mengungkapkan seharusnya Disbudpar Jatim untuk mendokrak ekonomi di Jatim juga perhatikan wisata industri.

"Program Disparta Jatim harus direkonstruksi ulang yang tentunya dapat meningkatkan perekonomian Jatim. Jangan buat program yang abal-abal," sindirnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News