Gandeng KIP Foundation, Disbudpar Jatim Gelar Pendampingan Desa Wisata di Madiun

Gandeng KIP Foundation, Disbudpar Jatim Gelar Pendampingan Desa Wisata di Madiun Pendampingan desa wisata di Madiun.

MADIUN, BANGSAONLINE.com - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur menggandeng Kita Indonesia Penggerak (KIP) Foundation melakukan pendampingan desa wisata di kawasan Selingkar Wilis, Kabupaten Madiun. Kegiatan ini digelar selama 3 hari (20-22 Februari 2024) di Desa/Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

Agenda tersebut diikuti 60 peserta dari pelaku desa wisata Kabupaten Madiun, dan dihadiri Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Susiati; Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun, Agus Purwo Widagdo; dan Founder KIP Foundatioan, Dwi Ariady Kusuma.

Susiati menjelaskan, pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku dan pengelola desa wisata berbasis potensi daerah setempat. Ia menyebut, Desa Kare memiliki potensi destinasi dengan panorama alam dan budaya yang bagus, sehingga dibutuhkan sinergi dan kolaborasi untuk membangun destinasi wisata yang lebih maju.

"Potensi Desa Kare ini punya kekayaan alam dan budaya yang luar biasa sehingga kita perlu peran panjenengan semua untuk membangun desa ini," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Selasa (27/2/2024).

Selain itu, Kabid Destinasi Pariwisata ini turut menyampaikan terima kasih kepada KIP Foundation, dan Sampoerna Untuk Indonesia sebagai stakeholders yang telah mendukung kegiatan-kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim selama ini.

"Terima kasih KIP Foundation dan Sampoerna Untuk Indonesia, telah mensupport dan berkolaborasi dalam setiap pendampingan Desa Wisata di Jatim," pungkasnya.

Kegiatan pendampingan desa wisata ini dibuka langsung oleh Agus Purwo Widagdo selaku Kepala Disparpora Kabupaten Madiun. Dalam sambutannya, ia berharap agar kegiatan pendampingan ini menjadi salah satu jalan memajukan desa wisata di Kabupaten Madiun.

Agus turut mengingatkan kepada para peserta yang hadir bahwa perlu adanya kesepakatan bersama antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat desa setempat agar bersama-sama siap memajukan desa wisatanya.

"Program prioritas desa wisata harus menjadi kesepakatan bersama semua elemen. Karena tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja sehingga perlu sinergi dengan pemerintah, lembaga, pelaku dan masyarakat desa setempat," paparnya.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO