Dari kiri: Yusuf Karim Ungsi, Adik Dwi Putranto, dan Khofifah Indar Parawansa meninjau stan pameran INAPRO EXPO 2020.
"Untuk itu, UMKM sebagai bagian dari sektor ekonomi yang berkontribusi besar terhadap kinerja ekonomi Jatim harus mendapat perhatian utama untuk mewujudkan pemulihan ekonomi yang tepat dan inklusif. Karena UMKM menyumbang 54 persen PDRB Jawa Timur yang jumlahnya Rp 551 triliun. UMKM juga menyerap sekitar 90 persen dari total 22,2 juta angkatan kerja di Jawa Timur," tegasnya.
Lanjut Adik, bahwa Kadin Jatim selama ini juga telah menginisiasi sejumlah program untuk memulihkan ekonomi nasional, khususnya di Jawa Timur. "Ini penting dilakukan karena Provinsi Jawa Timur telah berperan sebagai Center of Gravity atau sebagai pusat logistik dan perdagangan nasional serta HUB untuk Kawasan Indonesia Timur. Upaya tersebut sejalan dengan program Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yakni Jatim Akses yang mendukung jalannya Pepres 80/2019 untuk mengatur percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Sehingga pemulihan ekonomi khususnya di Provinsi Jawa Timur, dapat segera pulih dan bangkit kembali," urai Adik.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kadin Jatim dengan provinsi Jatim tentang pengembangan ekonomi Jatim.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penguatan pasar dalam negeri melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia menjadi sebuah keniscayaan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat hantaman pandemi Covid-19.
"Energi untuk bisa bangun dan bangkit terus kita lakukan dengan berbagai penguatan dan sinergitas. Dan kali ini komandannya adalah pak Adik Dwi Putranto. Saya mengucapkan terima kasih. Kita juga beberapa kali sudah melakukan misi dagang secara virtual, dibantu Bank Indonesia, membangun komunikasi dengan berbagai diaspora di banyak negara. Ini artinya, ada semangat 45 yang terus dibangun pengusaha di seluruh Jatim," tegas Khofifah.
Khusus terkait Gerakan Bangga Buatan Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memberikan amanat kepada seluruh Kepala Daerah menyerap produk usaha mikro khusus untuk belanja Rp 2,5 miliar ke bawah. Sedangkan belanja di atas Rp 2,5 miliar, presiden telah memberikan mandat kepada tim pengadaan barang dan jasa, baik pusat maupun daerah, juga menyerap produk usaha kecil dan menengah.
"Ini yang menjadi PR kita bersama adalah bagaimana menjadikan fitur dan aplikasi yang telah dikembangkan tersebut mudah ditemukenali dan diakses oleh pengusaha mikro kecil dan menengah," tegasnya.
Untuk penguatan UMKM, mantan Menteri Sosial tersebut meminta kepada seluruh pihak, khususnya Kadin Jatim untuk bersama-sama ikut melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM di Jawa Timur. (nf/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
