Ketua GM Jaman, Zainuddin, S.H. foto: ist.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pernyataan yang dilontarkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut ada politik intimidasi di Surabaya yang ditujukan kepada wali Kota Tri Rismaharini ditepis oleh kubu 02. Zainuddin, Ketua Gerakan Mahasiswa Jagone MA - Mujiaman (GM Jaman). Ia membantah adanya intimidasi dalam Pilwali Surabaya 2020.
Zainuddin sangat menyayangkan seorang politikus senior seperti Hasto bisa-bisanya melontarkan bahasa yang seperti itu, apalagi bahasa "intimidasi" menurutnya berkonotasi negatif. Menurut Zainuddin, tidak ada intimidasi di Kota Pahlawan, apalagi berkenaan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Siapa yang berani mengintimidasi Ibu Risma, saya rasa tidak ada yang mungkin berani mengintimidasi beliau. Apalagi beliau sudah berjasa membangun Surabaya selama ini," kata Zainuddin saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2020).
Mantan Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jatim ini mengungkapkan, pelaporan sepanjang perhelatan politik merupakan hal yang wajar dan selalu terjadi. Hal itu, kata Zainuddin, harus dihargai.
Sebab, lanjut alumni UINSA Surabaya ini, tidak mungkin seseorang melakukan pelaporan jika tidak menemukan fakta-fakta kejanggalan terkait netralitas seorang Risma sebagai Wali Kota.
"Kecuali laporan ke Bawaslu atau Polda kalo tidak sesuai fakta, baru itu namanya intimidasi," tegas pemuda yang akrab disapa Jay itu.
Seharusnya, menurut pria kelahiran Sidotopo Surabaya ini, seorang Hasto harus menghargai kasus pelaporan yang terjadi. Hal itu merupakan bentuk dari penegakan aturan dalam konteks pilkada.
"Lah, ini dasarnya apa Pak Hasto kok bilang intimidasi? Kan jelas kalo Bawaslu juga sudah menerima dan meregistrasi laporan dugaan pelanggaran yang di akukan paslon. Jadi, jelas itu adalah hak masyarakat untuk mencari keadilan, bukan malah dibilang intimidasi," kata Zainuddin.
Tidak cukup di sini, Zainuddin juga menyampaikan pengalamannya selama di dunia aktivis. Menurutnya, jika terjadi suatu momentum politik dibarengi dengan dukungan pemegang kuasa, maka cenderung ada potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan salah satu calon agar memenangkan kontestasi itu.
Hal inilah yang sering dilihatnya. Sehingga, tidak menutup kemungkinan Surabaya seperti itu juga.
"Tentunya yang berkuasalah yang cenderung berpotensi menyalahgunaan kekuasaan. Kalau itu terjadi, maka tidak lain akan mempersempit ruang demokrasi masyarakat," ungkap kader Ansor ini.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ramai di pemberitaan menyebutkan suhu politik Pilwali Surabaya sedang memanas. Hal ini akibat adaya perlakuan intimidasi kepada Wali Kota Surabaya, di antaranya berupa tuduhan pembohongan publik hingga tudingan melanggar netralitas kepala daerah.
"Ada politik intimidasi di Surabaya. Bu Risma menjadi korban politik intimidasi," kata Hasto. (mdr/rev)
