PAPARAN: BHS-Taufiq saat debat publik yang digelar KPU Sidoarjo di studio tv, Selasa (3/11) malam. foto: ist.
Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menambahkan, semua pelayanan publik harus adil dan merata. Hal ini, lantaran semua warga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan layanan.
Untuk menguatkan pendapatan asli daerah (PAD), BHS-Taufiq menyiapkan berbagai program dalam pemberdayaan UMKM. Karena potensi Sidoarjo sangat luar biasa besar.
"Untuk jaminan kesehatan, kami sangat mampu untuk meng-cover-nya. Ada sekitar 270.000 warga yang sejauh ini belum ter-cover BPJS. Mayoritas warga Sidoarjo sudah ter-cover BPJS, dan sisanya bisa di-cover Pemkab Sidoarjo," imbuh Cawabup Taufiqulbar.
Terkait teknisnya, agar tidak tumpang tindih harus ada data terpadu yang akurat. Menurutnya, pemkab bisa sinergi dengan pemprov dan nasional agar semua warga ter-cover BPJS.
Sedangkan untuk menguatkan birokrasi, BHS-Taufiq bakal menempatkan pegawai sebagaimana kemampuannya dengan prinsip "the right man on the right place". Sementara, agar birokrasi tenang dalam bekerja, BHS-Taufiq akan menguatkan dengan pendampingan Aparat Penegak Hukum (APH). Hal ini untuk mengantisipasi ASN tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
"Soal pertanian, kami memahami kondisi pertanian Sidoarjo yang hanya sekali panen dalam setahun. Persoalan manajemen pengairan, bibit, alat pertanian, dan sebagainya sudah kami siapkan. Termasuk memberikan asuransi kepada petani sesuai program pemerintah pusat. Supaya petani aman dan tenang serta tidak khawatir gagal panen," urai BHS. (sta/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
