Sabtu, 05 Desember 2020 12:22

Bahas Raperda RTRW, DPRD Gresik Tunggu Harmonisasi Bapemperda

Selasa, 13 Oktober 2020 12:13 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Bahas Raperda RTRW, DPRD Gresik Tunggu Harmonisasi Bapemperda
Ahmad Nurhamim.

GRESIK, BANGSAONLINE.com -  DPRD Gresik memutuskan untuk menunggu harmonisasi di Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) sebelum melanjutkan pembahasan dan pengesahan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2019-2039 sebagai perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (13/10/2020).

Namun demikian, Anha -sapaan Ahmad Nurhamim- mengatakan pembahasan raperda tersebut baru bisa dilanjut kalau syarat substantifnya sudah terpenuhi. "Jika DPRD nantinya melanjutkan pembahasan Raperda RTRW, maka apabila eksekutif kembali mengajukan raperda tentang rencana detail tata ruang kecamatan (RDTRK) Kecamatan Manyar dan Bungah, maka secara aturan DPRD juga bisa menindaklanjutinya untuk dibahas. Jadi, aturannya diperbolehkan dibahas secara simultan. Namun lagi-lagi hal itu tergantung Bapemperda untuk membuat kajiannya," ungkap Ketua DPD Golkar Gresik ini.

Sebelumnya, kata Nurhamim, tahun lalu DPRD Gresik menunda pengesahan Raperda RTRW Gresik Tahun 2019-2039 sebagai perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030. Sikap itu, atas kesepakatan tujuh fraksi DPRD Gresik dalam rapat paripurna dengan agenda laporan panitia khusus (Pansus) tahap II, Pendapat Akhir (PA), dan Pengambilan Keputusan (PA) di ruang paripurna DPRD Gresik, pada Kamis, 26 Desember 2019.

Menurutnya, paripurna sepakat tak menyetujui pengesahan Raperda RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2019-2039 sebagai perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030, dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya, eksekutif belum bisa memenuhi sejumlah persyaratan.

"Persyaratan tersebut berupa persetujuan substansi Raperda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik menggunakan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 8 Tahun 2017, tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota," jelas Nurhamim.

Di dalam regulasi tersebut, lanjut Nurhamim, pengesahan Raperda RTRW harus dilengkapi dengan  dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG) dari Provinsi, dan juga persyaratan lainnya yang belum dicukupi dalam pembahasan Ranperda RTRW.

"RTRW Kabupaten hanya dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun mengacu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 26 ayat 5. Makanya, untuk merubah Perda RTRW harus mengajukan peninjauan kembali RTRW yang mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2017. Selanjutnya, baru dilakukan Revisi RTRW Kabupaten Gresik 2019-2039 sebagai perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030 berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2018," urai Nurhamim.

"Langkah selanjutnya, adalah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten sebagai legalitas formal sesuai amanat peraturan perundang-undangan (UU No. 26 Tahun 2007). Sebagai tindaklanjut pembahasan, saat itu Pemerintah Kabupaten Gresik di samping menyampaikan Raperda RTRW kepada DPRD, pemkab telah mengirimkan KLHS, dan permohonan rekomendasi BIG ke Pemprov Jatim," ujarnya.

"Sayangnya, sampai dengan pembahasan dan tanggal pengambil keputusan (PA) dan pandangan akhir (PA) Fraksi atas Raperda RTRW dalam rapat paripurna, dokumen KLHS untuk rekomendasinya belum turun, termasuk sejumlah persyaratan lainnya. Atas sejumlah pertimbangan logis itu, paripurna DPRD ketika itu sepakat pengesahan Raperda RTRW ditangguhkan," pungkasnya. (hud/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Selasa, 01 Desember 2020 16:52 WIB
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com – Meletusnya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, tidak mengakibatkan kenaikan material vulkanik di Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo.Namun demikian, status Gunung Bromo tetap level II atau waspada. Sehingga pengunju...
Sabtu, 28 November 2020 22:34 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan --- Nahdlatul Ulama (NU) punya khasanah (bahasa) baru: Neo Khawarij NU. Istilah seram ini diintroduksi KH Imam Jazuli, LC, MA, untuk mestigmatisasi kelompok kritis NU: Komite Khittah Nahdlatul Ulama (KKNU). Khawarij ...
Rabu, 02 Desember 2020 21:44 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*39. walawlaa idz dakhalta jannataka qulta maa syaa-a allaahu laa quwwata illaa biallaahi in tarani anaa aqalla minka maalan wawaladaanDan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan ”Masya Allah, ...
Kamis, 03 Desember 2020 15:46 WIB
Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam tentang kehidupan sehari-hari. Diasuh Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) dan pengasuh Pesantren Mahasiswa An-Nur Wono...