Moh. Imron Rosyadi.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik, Moh. Imron Rosyadi mengaku telah melakukan klarifikasi terhadap Badan Kepegawain Daerah (BKD) Pemkab Gresik.
Hal ini terkait polemik seleksi terbuka (lelang) jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekda Gresik sebagai pengganti Sekda Non Aktif Andhy Hendro Wijaya (AHW), yang dikabarkan tak mendapatkan izin dari Mendagri.
BACA JUGA:
- Rekom Mendagri Turun, Hari ini Bupati Gresik Lantik Ulang 143 Pejabat
- Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
- Sekda Gresik Pastikan THR ASN Pemkab Dibayarkan Sesuai Ketentuan Pemerintah Pusat
- Masa Tenang, URC Satpol PP Gresik Bersama Bawaslu Tertibkan APK Pemilu 2024
"Kami sudah klarifikasi ke BKD soal lelang sekda. BKD membenarkan," kata Imron kepada BANGSAONLINE.com, Senin (6/10/2020)
Menurut Imron, hasil klarifikasi ke BKD, bahwa untuk lelang jabatan sekda tak perlu minta izin Mendagri. "Jadi, izinnya dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," jelasnya.
Imron mengungkapkan, saat ini lelang sekda masih proses, dan belum ada mutasi jabatan. "Jika mutasi jabatan, maka harus ada izin tertulis dari Kemendagri," katanya.
Imron lebih lebih jauh menjelaskan, kepala daerah atau wakil kepala daerah aktif yang kembali maju pada Pilkada Gresik 2020 (petahana), memang tak boleh melakukan mutasi pejabat.
"Jika tetap nekat, maka sanksinya sangat berat. Jadi, calon petahana yang maju pada Pilkada 2020 bisa didiskualifikasi jika melakukan mutasi atau pergantian pejabat daerah 6 bulan sebelum Pilkada," urainya.
Imron mengakui bahwa saat ini di Pemkab Gresik ada sejumlah jabatan kosong yang ditinggal pensiun empunya lantaran pensiun, meninggal, ataupun lantaran yang bersangkutan tersangkat kasus hukum. "Jadi, tak boleh jabatan-jabatan itu diisi. Kecuali ada izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," terangnya.
"Larangan mutasi pejabat bagi calon petahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada," imbuhnya.
Namun, aturan tersebut bisa dikecualikan jika kepala daerah mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri. "Kalau ada izin Kementerian terkait tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada jangan coba-coba," kata Imron mengingatkan.
Bawaslu, tambah Imron, melarang petahana lakukan mutasi jabatan jelang penyelenggaraan Pilkada 2020 demi menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gresik.
"Untuk itu, imbauan kami calon petahana jangan coba-coba melakukan mutasi jabatan, karena ancamannya bisa sanksi administratif dan bisa diskualifikasi," pungkasnya. (hud/dur)
