Syafiuddin, S.Sos. Anggota Komisi V DPR RI.
Terkait hal ini, dirinya mengusulkan agar fungsi dari BP2JK dikembalikan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) masing-masing satuan kerja, untuk mempercepat birokrasi.
Hal ini mengacu pada SE Menteri PUPR No 17 tahun 2020 tentang penambahan persyaratan dalam pelaksanaan paket tender pada satu kesatuan pekerjaan.
"Diterbitkannya SE Menteri PUPR tersebut, menyaratkan pemenang cadangan tidak boleh lebih tinggi dari pemenang 1, ini berpotensi jebloknya penawaran penyedia jasa," ungkapnya.
Sementara, hasil pantauan BANGSAONLINE.com di ruang sidang Komisi V DPR RI, pagu anggaran Pembinaan Kontruksi Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp. 757,7 miliar. Rinciannya, untuk dukungan manajemen sebesar Rp. 661,6 miliar, sedangkan program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp. 96,1 miliar
Pagu tersebut untuk belanja pegawai Rp 171,8 miliar, belanja barang non OPS Rp. 468,5 miliar, belanja modal Rp. 37,3 miliar, sedangkan belanja barang OPS Rp. 80,8 miliar.
Sementara target pembinaan tenaga kontruksi TA 2021 untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja kontruksi (TKK) 123.300 orang, terdiri dari vokasi 48.000 orang, dan reguler 76.300 orang. (uzi/zar/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
