Pekerja bantuan hukum anggota Pos Batu LBH Malang Endro Ardi Nugroho, S.Sos. dan Rohmat Basuki, S.H., menunjukkan surat keterangan kutipan Letter C dari Desa Torongrejo.
Namun, Rohmat Basuki mengaku tak bisa mendapatkan fisik AJB tersebut. "Kami melakukan konfirmasi mulai dari tingkat Desa dan Kecamatan, bahwasanya fisik beserta arsip AJB tersebut ternyata tidak ada. Dan menurut informasi, akta tanah tersebut pada waktu itu dikeluarkan oleh Camat Junrejo, yang kala itu dijabat Suliyanah, S.Sos. yang bernomor: 1014/jun/V/2012 atas nama Chairatun Ni'mah warga Palembang," terang dia.
Di tempat terpisah, Camat Junrejo Arief Rachman Ardyasana, S.S.T.P. saat dikonfirmasi mengaku sudah melakukan beberapa upaya, salah satunya memediasi para pihak pada pertengahan Juni 2020. Ia mengatakan akan memanggil lagi para pihak terkait.
Sementara itu, Sulianah, S.Sos. yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesbanglinmas Pemkot Batu, belum bisa memberikan penjelasan terkait hal ini.
"Besok saja bertemu. Besok di atas pukul 14.00 WIB, karena besok saya menghadiri audiensi wali kota dengan masyarakat Desa Pesanggrahan terkait Alas Kasinan," singkatnya saat dihubungi via pesan pendek.
Di tempat lain, Andi Rachmanto, S.H. selaku Ketua LBH Malang berharap PPAT, dan para pejabat mulai dari tingkat desa, hingga kecamatan lebih berhati-hati lagi dalam melaksanakan pekerjaannya, khususnya dalam menerbitkan akta tanah.
"Ya, karena Akta Jual Beli merupakan Akta Otentik dan segala klausul yang tercantum di dalamnya berakibat hukum, serta berasaskan 'cash n carry'. PPAT seharusnya memahami hal tersebut, sebab sebagaimana telah tertuang pada Pasal 2 ayat (1) PP 37/1998 yang menjelaskan tentang tugas PPAT," tandas Alumni FH Unisma ini. (asa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
