Rapat membahas penggabungan desa dan kelurahan terdampak lumpur, di DPRD Sidoarjo, Rabu (22/7). foto ist
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dr Heri Soesanto menambahkan, khusus untuk desa yang terdampak atau tenggelam karena lumpur juga bakal digabung. Akan tetapi, terkait penggabungan desa merupakan kewenangan Kementerian Desa (Kemendes) RI.
"Penggabungan ini menyangkut tentang administrasi kewilayahan. Termasuk di situ ada aliran dana desa dan kelurahan yang harus dipertanggung jawabkan. Sementara wilayahnya sudah tidak ada, penduduknya juga sudah pindah," beber Heri usai mengikuti rapat tersebut.
Sejumlah desa yang bakal digabung, Desa Renokenongo dengan Desa Glagaharum. Desa Kedungbendo digabung dengan Desa Gempolsari, dan Desa Ketapang digabung dengan Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin.
"Kemudian untuk Desa Pejarakan digabung dengan Desa Kedungcangkring dan Desa Besuki digabung ke Desa Keboguyang, Kecamatan Jabon," ungkap mantan Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo ini.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Subandi menyatakan masih bakal mengkaji rencana penggabungan desa itu. Hal ini agar proses penggabungan desa tersebut tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.
"Kami akan melakukan sdak ke sejumlah desa dan kelurahan yang digabung itu. Yang terpenting dari penggabungan ini harus diterima masyarakat," tandas politikus PKB ini. (sta/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
