Mahfud MD saat menghadiri silaturahim dengan kiai dan ulama se-Madura di Pendopo Agung Bangkalan, Sabtu (27/6/2020).
Dikatakannya, bahwa pemerintah melalui presiden tidak bisa mencabut secara langsung RUU HIP tersebut. Dikarenakan negara Indonesia menganut sistem demokrasi.
"Tidak boleh sembarang mencabut. Apalagi RUU HIP ini belum pada tahap pembahasan. Baru pada tahap penyampaian. Oleh sebab itu, pemerintah tidak bisa mencabut senaknya saja sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.
Mahfud mengatakan, saat terjadi penolakan oleh masyarakat terkait RUU HIP ini, ia menyebut bahwa pemerintah belum membaca Rancangan Undang-Undang tersebut, karena RUU HIP bersumber dari DPR.
"RUU HIP ini asalnya dari DPR. Saya saja menteri yang ditugaskan, baru membaca pada tanggal 10 Juni. Karena surat baru dikirimkan pada tanggal 8 Juni, tanggal 9 Juni surat sampai, dan tanggal 10, baru saya baca," ujarnya.
"Kemudian, pada tanggal 11 Juni baru saya panggil menteri-menteri lainnya untuk melakukan pembahasan. Dan memang benar, masalah yang dipersoalkan itu memang agak sensitif," tambahnya.
Dengan demikian, ia berharap masyarakat khususnya ulama dari Bassra ini dapat mengikuti prosedur kenegaraan yang telah ada. "Kita negara demokrasi, ada proses mekanisme yang harus diikuti. Jadi kami sudah meminta anggota DPR untuk membahas kembali RUU HIP tersebut," pungkasnya.
Turut hadir dalam acara ini, Kapolda Jawa Timur Irjen. Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra, Komandan Kodim 0829/Bangkalan Letkol Kav Ari Setyawan Wibowo, Kepala Bakorwil Pamekasan Fattah Jasin, beserta ulama se-wilayah Madura dari Bassra. (ida/uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
