Sabtu, 31 Juli 2021 03:09

​New Normal, Chusainuddin: Pemkab-Pemkot Kediri Harus Perhatikan Pondok Pesantren

Jumat, 29 Mei 2020 10:59 WIB
Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Muji Harjita
​New Normal, Chusainuddin: Pemkab-Pemkot Kediri Harus Perhatikan Pondok Pesantren
H. Chusainuddin, M.M., anggota F-PKB DPRD Jatim.

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Menyikapi pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah di Kediri Raya (Kota dan Kabupaten Kediri) diminta memperhatikan dunia pendidikan, khususnya Pondok Pesantren dalam menghadapi New Normal atau pola hidup baru. Permintaan itu disampaikan H. Chusainuddin, M.M., anggota F-PKB DPRD Jatim.

Di samping mengharapkan alokasi penanganan Covid-19, ia juga meminta Pemda memberikan aturan dan perhatian khusus terhadap pendidikan di lingkungan Ponpes yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

"Perhatian khusus itu adalah dalam bentuk kebijakan anggaran pada pondok pesantren, mengingat di kota Kediri ada sekita 34 Ponpes, sementara di Kabupaten Kediri ada sekitar 189, dengan total santri ada sekitar 150.000 orang," kata Chusainuddin dalam rilisnya yang diterima BANGSAONLINE, Jumat (29/5).

Menurut Anggota Komisi B ini, perhatian secara khusus itu diperlukan karena kondisi sarana prasarana pondok pesantren masih banyak yang belum memenuhi standar kesehatan.

BACA JUGA : 

Diskusi Forkopimda Kota Kediri-Pengurus PMII, Mahasiswa Diharap Tak Turun ke Jalan Saat Pandemi

Masuk Nominasi Best Visual Art, Mas Abu Harap Tahoe Games Studio Menang di Baparekraf Gameprime 2021

Dinsos Kota Kediri Salurkan Bantuan Kursi Roda pada Penyandang Disabilitas

Fraksi Demokrat: Wacana Hak Angket Hanya Membuat Kegaduhan Politik

"Makanya, Pemda harus memberi perhatian khusus. Ponpes mempunyai andil yang luar biasa, tidak hanya untuk pencetak kader bangsa yang cerdas. Tapi juga pembentukan karakter anak muda. Selain itu, Ponpes juga merupakan embrio munculnya lembaga pendidikan," terang legislator yang berangkat dari Dapil VIII Jatim (Kota dan Kabupaten Kediri) ini.

Oleh karenanya, lanjut Chusainuddin, wajib hukumnya pemerintah memberikan intervensi yang cukup memadai bagi tumbuh kembangnya pesantren dengan langkah-langkah yang sesuai dengan protokol kesehatan. Apalagi, sudah ada UU Ponpes, sehingga tidak ada alasan lagi pemerintah untuk menafikan ponpes.

"Langkah-langkah tersebut bisa berupa menyiapkan sarana dan prasana pesantren agar sesuai dengan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19, menyiapkan tes massal bagi santri dan pengajar sebelum pembukaan pesantren, hingga menyiapkan ketahanan ekonomi pesantren," pungkas Chusainuddin. (uji/ns)

Respons Keluhan Ojol Karena Terdampak Pandemi, ASC Foundation Bagikan Paket Sembako dan Uang Bensin
Kamis, 29 Juli 2021 13:40 WIB
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Muhammad Al Barra bersama Tim ASC Foundation-nya, telah menyalurkan paket sembako kepada para pedagang terdampak PPKM darurat di 12 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Aksi sosial ini terus dilakukan Gus Barra. Kali i...
Kamis, 15 Juli 2021 06:50 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ini ide baru. Untuk menyiasati pandemi. Menggelar resepsi pernikahan di dalam bus. Wow.Lalu bagaimana dengan penghulunya? Silakan baca tulisan wartawan terkemuka Dahlan Iskan di  Disway, HARIAN BANGSA dan B...
Selasa, 27 Juli 2021 06:32 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Mayat korban covid yang perlu dibakar – sesuai keyakinan mereka – terus bertambah. Bahkan menumpuk. Sampai perusahaan jasa pembakaran mayat kewalahan. Celakanya, hukum kapitalis justru dipraktikkan dalam pe...
Kamis, 15 Juli 2021 12:37 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*66. Qaala lahu muusaa hal attabi’uka ‘alaa an tu’allimani mimmaa ‘ullimta rusydaanMusa berkata kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajark...
Sabtu, 17 Juli 2021 10:23 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke [email protected] Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<...