Jumat, 05 Juni 2020 17:15

Fraksi Demokrat Kecam Keterlambatan Pencairan DD di saat Darurat COVID-19

Senin, 30 Maret 2020 17:06 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Fraksi Demokrat Kecam Keterlambatan Pencairan DD di saat Darurat COVID-19
Eddy Santoso, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Gresik.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Desakan agar Pemkab Gresik dan Pemerintah Pusat mencairkan dana transfer berupa Dana Desa (DD) 2020 untuk penanggulangan dan pencegahan virus Corona (COVID-19), terus bergulir di fraksi-fraksi DPRD Gresik.

Kali ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Gresik yang meminta agar pemerintah sesegera mengkin mencairkan DD. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat, Eddy Santoso, DD bisa dimanfaatkan untuk pencegahan Covid-19.

Edy mengungkapkan, saat ini desa-desa sangat khawatir sebaran virus Corona akan masuk ke wilayah mereka. Sebab, sebaran Corona di Kabupaten Gresik berdasarkan data di Dinas Kesehatan (Dinkes) menunjukkan grafik yang memprihatikan.

"Kepala Desa sendiri saat ini dibuat kelimpungan dengan pendanaan untuk pencegahan COVID-19 masuk desa mereka. Sebab, mereka tak memiliki dana untuk pengadaan berbagai keperluan untuk mencegah masuknya COVID-19 di wilayah mereka. Dana Desa (DD) yang telah diizinkan oleh Presiden RI Joko Widodo untuk penanggulangan COVID-19 hingga sekarang belum bisa dicairkan," cetus kepada BANGSAONLINE.com, Senin (30/3).

Dampaknya, lanjut Eddy, Kades harus cari utangan untuk keperluan pembelian segala kebutuhan alat pencegahan COVID-19. Mulai dari thermo gun (pengukur suhu), obat disinfektan, hand sanitizer, dan masker. "Kan kasihan ini desa-desa. Makanya, kami mendesak DD segera dicairkan. Ini keadaan darurat," ujar Ketua DPC PD Gresik ini.

Dari keterangan sejumkah Kades yang ditemui, Eddy mendapatkan informasi bahwa kades-kades telah mengajukan pencairan DD sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

"Mengacu ketentuan pencairan DD dari dana transfer pusat, ada empat persyaratan yang harus dipenuhi. Yakni peraturan bupati (Perbup), surat kuasa Bupati ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sudah ada, peraturan desa (Perdes) keuangan desa, dan Perdes APBDes Siskeudes," katanya.

"Untuk mekanisme pencairan DD 2020, setelah desa mengajukan ke BPPKAD, lalu diajukan ke KPPN setelah syarat lengkap. Kami meminta BPPKAD cepat memproses pengajuan pencairan DD dari dari desa-desa. Harus cepat. Ini darurat COVID-19, " pungkasnya. (hud/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 11 Maret 2020 22:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keindahan alam di Jawa Timur adalah potensi wisata yang luar biasa. Salah satunya, Taman Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa datang langsung ke ikon wisata di...
Selasa, 02 Juni 2020 23:45 WIB
Oleh: M. Cholil NafisItulah kemudahan ajaran Islam. Kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit, (yassiru wa la tu’assiru). Demikian prinsip ajaran Islam yang beradaptasi dengan kondisi dan zaman. Begitu juga soal pelaksanaan ibadah haji yang meny...
Minggu, 31 Mei 2020 18:02 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*22. Sayaquuluuna tsalaatsatun raabi’uhum kalbuhum wayaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bialghaybi wayaquuluuna sab’atun watsaaminuhum kalbuhum qul rabbii a’lamu bi’iddatihim maa ya’lamuhum...
Rabu, 03 Juni 2020 11:08 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said MA. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <...