Puluhan karyawan menyegel kantor PT. SGS Panderman Hill Batu, 27 Desember 2019 silam. foto: malangpostonline
Sesuai dengan rekomendasi Dinasker Provinsi Jatim, sanksi yang akan segera dijatuhkan kepada PT SGS sudah masuk poin ketiga, yakni penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Dua sanksi sebelumnya sudah dijatuhkan DPMPTSP dan Naker Kota Batu, yakni teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha.
"Jika sanksi ketiga ini tidak ada tindaklanjutnya, maka PT SGS bisa dikenakan sanksi terakhir yakni pembekuan kegiatan usaha. Ini sesuai dengan pasal 59 ayat 1 huruf d tentang sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak membayar upah sampai melewati batas waktu yang ditentukan," terangnya.
Dengan adanya sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi PT SGS ini, maka untuk kegiatan promosi usaha di Kota Batu, termasuk pengurusan perizinan lainnya sudah tidak bisa dilayani. Kecuali yang sifatnya bukan kewenangan DPMPTSP dan Naker Kota Batu.
"Kami juga akan berkirim surat ke Disnaker Provinsi terkait hal ini. Sebab, ada sebagian perizinan yang menjadi kewenangan provinsi," jelasnya.
Seperti diberitakan, prahara yang mendera puluhan pekerja dan PT SGS Villa Estate Panderman Hill tersebut terkait upahnya yang belum dibayar selama 4 bulan. PT SGS sampai saat ini baru membawar satu bulan hak karyawan. Terkait hal ini, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim akhirnya mengeluarkan rekomendasi Nomor 560 / 13421/108.5/2019 tentang pengenaan sanksi administrasi bagi PT SGS. (asa/ns)
