Aries Agung Paewai, Kadindik Jatim
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menegaskan bahwa Sekolah Rakyat (SR) yang beroperasi di Jawa Timur tetap menerapkan kurikulum nasional dan tidak memiliki perbedaan secara akademik dengan sekolah umum.
Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata peran negara dalam menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan prasejahtera.
BACA JUGA:
- Sekolah Rakyat di Kota Blitar Mulai Verifikasi Calon Siswa, Prioritaskan Siswa dari Keluarga Miskin
- Pembangunan Sekolah Rakyat Rp1,1 Triliun Dikebut, Progres di Tuban Capai 26 Persen
- Tampung 50 Siswa, Sekolah Rakyat Menengah Pertama Pamekasan Terapkan 3 Kurikulum
- Gubernur Khofifah Buka Bimtek Sekolah Rakyat, Fokus Cetak Generasi Brilian dan Berlian
Aries menjelaskan, secara kelembagaan Sekolah Rakyat berada di bawah Kementerian Sosial. Namun, dalam pelaksanaannya di Jawa Timur, pengelolaan dilakukan secara kolaboratif bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta Dinas Sosial kabupaten/kota sesuai dengan jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP hingga SMA.
“Pada saat awal pendirian Sekolah Rakyat, kami bersama Kementerian Sosial dan Dinas Sosial ikut menyusun kurikulum sekaligus menyiapkan kepala sekolahnya. Kepala sekolah direkrut dari sekolah-sekolah negeri milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Aries, Minggu (18/1/2026).
Menurutnya, kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat tetap mengacu pada kurikulum nasional yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Karena itu, tidak ada perbedaan ijazah antara lulusan Sekolah Rakyat dengan lulusan sekolah umum.
“Secara akademik tidak ada perbedaan. Tetap SD, SMP, SMA. Kalau berbeda nanti ijazahnya bagaimana? Yang membedakan adalah fasilitas dan pemenuhan kebutuhan siswa yang langsung ditangani negara,” tegasnya.
Menurut Aries, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih komprehensif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, termasuk pemenuhan kebutuhan belajar dan fasilitas penunjang.
Saat ini, evaluasi terhadap Sekolah Rakyat terus dilakukan. Jika ditemukan kekurangan, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga pendidik, pemerintah akan melakukan penambahan melalui kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




