Pimpinan DPRD Gresik saat memberikan keterangan pers. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Desakan ribuan Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Gresik agar Alokasi Dana Desa (ADD) pada APBD 2020 dinaikkan mendapat respons DPRD setempat.
Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menyatakan, dalam finalisasi pembahasan Rancangan APBD 2020, disepakati ADD naik menjadi 122 miliar, atau 14,4 persen dari kekuatan Dana Alokasi Umum (DAU) 2020.
BACA JUGA:
- Lampu Merah dari KPK: Ketua Komisi II DPRD Gresik Sebut Pokir Baru Bisa Jalan Lewat APBD-P
- Wakil Ketua DPRD Gresik Sebut RAPBD 2026 Diproyeksikan Rp3,3 T, Belanja Rp3,4 Triliun
- DPRD Gresik Antisipasi Pemangkasan Dana Transfer Rp539 Miliar di APBD 2026
- DPRD Gresik Dorong OPD Maksimalkan Serapan APBD 2025
"ADD kami naikkan menjadi Rp 122 miliar atau menjadi 14,4 persen," tegas Nurhamim kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (27/11).
Sebelumnya, pada pembahasan awal RAPBD 2020, bantuan keuangan berupa ADD dialokasikan Rp 113.993.370.000,00. Kondisi ini disebabkan terjadinya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat berupa DAU.
"Kenaikan ADD ini sebagai bentuk komitmen DPRD untuk berupaya maksimal memenuhi kebutuhan pemerintahan desa (Pemdes) sebagai ujung tombak pemerintahan," terang Ketua DPD Golkar Kabupaten Gresik ini.
Sementara Ketua AKD Gresik, Nurul Yatim menyambut baik respons DPRD di bawah kepemimpinan Fandi Akhmad Yani. "Mewakili Kepala Desa kami ucapkan terima kasih," katanya.
"Dengan kenaikan itu ADD, kalau dibagi rata-rata maka setiap desa mendapatkan tambahan sekira Rp 23 juta. Itu perkiraan kalau dibagi rata-rata. Tapi praktiknya tak seperti itu, sebab antara desa satu dan lainnya luas wilayah tak sama, sehingga berimplikasi terhadap jumlah perangkat dan kebutuhan," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




