Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, didampingi Ketua Komisi II Wongso Negoro bersama anggota komisi saat hearing dengan BPPKAD. Foto: Ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi II DPRD Gresik kian intensif melakukan pengawasan kepada mitra organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi pendapatan. Sebab, waktu aktif untuk menggali pendapatan daerah (PD) kurang dari tiga bulan di tahun ini.
"Komisi II minta OPD penghasil on target pedapatan yang telah disepakati," ujar Ketua Komisi II DPRD Gresik, Wongso Negoro, kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (2/10/2025).
Ia menyampaikan, Komisi II telah meminta laporan OPD penghasil terkait capaian pendapatan yang menjadi tugas masing-masing. Salah satunya, pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD).
Ada tiga OPD penghasil yang memiliki peran strategis dalam menggali PAD. Yakni, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerqah (DPPKAD) yang memiliki tugas pemungutan pajak dan retibusi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Perhubungan (Dishub), yang keduanya bertugas dalam pemungutan retribusi.
"Hingga triwulan ketiga atau bulan September, kami sudah menerima progres PAD yang masuk," terang Wongso.
Ketua DPD Golkar Gresik ini mengungkapkan, bahwa realisasi PAD pada APBD tahun 2025 hingga triwulan ketiga mencapai Rp1.116.564.783.522 atau 72 persen dari target sebesar Rp1.544.422.292.714. Sehingga masih kurang Rp427.756.509.192.
Rinciannya, untuk sektor pajak daerah dari yang ditargetkan di APBD 2025 sebesar Rp1.083.685.912.376 hingga akhir September terealiasi Rp807.489.133.690 atau 75 persen.
Sektor retribusi daerah terealisasi Rp231.938.818.301 atau 63 persen dari yang target Rp357.265.955.772.
Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terelasiasi Rp12.053.225.531 atau 95 persen dari target Rp12.645.000.000.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
