Sejumlah anggota dewan menandatangani pemakzulan terhadap Bupati Jember Faida.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menjelaskan bahwa dewan adalah lembaga politik yang terdiri dari fraksi. "Maka perlu kesamaan sikap untuk menanggapi kondisi yang ada di Kabupaten Jember. Tentu tidak serta merta mendukung atau menolak begitu saja," kata Halim saat dikonfirmasi terpisah.
Menurut Halim, paling tidak sudah disampaikan kepada para demonstran bahwa ada dasar kesepahaman untuk melakukan langkah langkah konkret dari DPRD Jember. "Tinggal menunggu prosedur dan mekanisme yang ada di DPRD," katanya.
Kemudian kaitannya dengan hak interpelasi kepada bupati, Halim menjelaskan sejauh ini sudah ada surat dari fraksi yang masuk. "Di antaranya dari fraksi Pandekar dan Fraksi PDIP. Hanya saja akhir-akhir ini DPRD Jember agendanya padat untuk membahas tujuh Raperda termasuk APBD 2020," ungkapnya.
"Proses selanjutnya dari hak interpelasi tinggal menunggu badan musyawarah menuntukan apakah terkait interpelasi ini perlu diparipurnakan atau tidak. Jika iya , maka langkah selanjutnya mengatur jadwal pelaksanaan paripurna," tandasnya.
Diketahui usai menggalang tanda tangan, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan membawa hasil tanda tangan untuk nantinya mengambil langkah aksi berikutnya. "Sembari nanti kami akan mencoba menggalang tanda tangan dari anggota dewan lainnya, kalau perlu mendatangi rumahnya," kata Kustiono menambahkan. (jbr1/yud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
