Haris Nasution, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo.
KOTA PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Kritikan sejumlah elemen masyarakat terhadap pelaksanaan event yang digelar oleh Pemkot Probolinggo terus menggelinding. Pasalnya, event-event tersebut dikeluhan para PKL lokal, karena mereka merasa tidak dilibatkan. Seperti event Seminggu di Kota Probolinggo (Semipro) dan event Kampoeng Tempo Doeloe yang akan digelar 9 Nopember 2019 mendatang.
Melihat fenomena itu, DPRD Kota Probolinggo turut angkat bicara. “Keberadaan PKL itu ada Perdanya yang mengatur,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Haris Nasution kepada wartawan, Rabu (6/11).
Menurut Ketua DPC PDIP Kota Probolinggo itu, adanya pelaksanaan event yang ada kaitannya dengan PKL, seyogyanya pihak eksekutif mengajak koordinasi dengan paguyuban PKL yang sah (yang diakui oleh pemerintah,red). Bukan kemudian tidak melibatkannya.
“Apalagi sampai ada pungutan. Itu tidak boleh dan tidak dibenarkan,” tegasnya.
Agar persoalan itu tidak kian meruncing, politikus gaek dari partai bergambar banteng dengan muncong putih itu berjanji akan membahasnya dengan Komisi di dewan. “Nanti akan kita bahas di komisi dewan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Probolinggo, Tutang Heru Ariwibowo sebagai leading sector event Kampoeng Tempo Doeloe saat dikonfirmasi sedang tidak berada di kantor. Menurut salah seorang stafnya, Kadisbudpar Tutang sedang dinas luar.
Sekadar diketahui, event Kampoeng Tempo Doeloe bakal digelar di stadion Bayuangga. Informasi yang didapat wartawan bangsaonline.com, pendaftaran untuk PKL dimulai hari ini. PKL harus membayar sejumlah biaya untuk mendapatkan stan UMKM. (prb1/ndi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
