Basri saat akan mengirimkan surat terbuka lewat kantor pos setempat.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Berangkat dari keprihatinan melihat nasib petani garam yang semakin hari semakin menderita akibat harga garam produksi petani lokal yang tiap hari mengalami penurunan cukup signifikan, bahkan mencapai titik terendah yakni Rp 250 per kilogram.
Basri, seorang mahasiswa dari salah satu universitas yang berada di Kabupaten Pamekasan yang juga aktivis Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) mengeluhkan permasalahan garam ini terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan mengirimkan surat terbuka lewat kantor pos setempat.
BACA JUGA:
- Produksi Garam di Pamekasan Anjlok, Cuaca dan Teknologi Jadi Tantangan Petambak
- Protes Kejanggalan Pemilihan Ketua Hima, Mahasiswa PTN di Madura Jadi Korban Pengeroyokan
- Mahasiswa IAIN Madura Meninggal Usai Jatuh dari Ketinggian 18 Meter saat Latihan Panjat Tebing
- Universitas Madura Teken MoU dengan BPJS Kesehatan di Bidang Magang dan KKN
Ia berharap pemerintah ada regulasi paten yang mengatur batasan minimal harga untuk mengantisipasi harga garam supaya tidak anjlok.
"Pemerintah tidak tutup mata terhadap nasib petani garam di Madura. Karena sektor perekonomian Madura adalah garam salah satunya," tukasnya. (yen/ian)
Berikut yang ditulis oleh Basri:
Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa timur
Kepada, Yth
Presiden RI dan Gubernur Jawa timur
Assalamualaikum wr wb, salam sejahtera untuk kita semua.
Teruntuk ayahanda Joko Widodo, dan ibu Khofifah gubernur jawa timur saya (basri) masyarakat Indonesia (madura) mengapresiasi atas kerja bapak presiden dan ibu gubernur jawa timur serta bersama jajaran menteri lainnya. Sungguh, dedikasi yang baik untuk perjalanan bangsa ini dan semoga Tuhan membalas kebaikan bapak presiden dan ibu gubernur jawa timur. Namun, Saya (Basri) merasa kecewa yang menurut penilaian saya atas ketidak pedualian pemerintah terkait harga garam yang sampai detik ini belum ada kejelasan, kenapa demikian, kami selaku mahasiswa juga bagian dari masyarakat madura meminta agar harga garam di perhatikan oleh pemerintah setempat maupun pemerintah propinsi dan pusat, terlebih terhadap legalisasinya. Khususnya di wilayah pulau garam.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




