Eko Hardianto, salah satu Pegiat Seni dan Budaya di bawah Naungan BPIP Kota Probolinggo.
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Meski Pemkot Probolinggo melalui Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) sering menggelar event, hal itu tidak membuat para pelaku usaha atau UMKM yang ada di Kota Probolinggo gembira.
Hal ini lantaran, para pelaku UMKM yang ada di Kota Probolinggo nyaris tak pernah dilibatkan oleh Pemkot dalam kegiatan tersebut. Keluhan itu muncul dari sejumlah pihak.
Perlu diketahui, ada banyak kegiatan promosi wisata maupun hiburan yang sudah digeber Pemkot, di antaranya Seminggu di Kota Probolinggo (Semipro), Semarak Pagi Kota Probolinggo (SPKP), dan terbaru yang bakal digelar adalah Kampong Tempo Doelo selama Seminggu yang bakal digelar tanggal 9-16 November di Stadion Bayuangga.
Meski tujuannya untuk mengangkat perekonomian para PKL maupun pelaku usaha. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Event yang menghabiskan anggaran ratusan juta itu, justru di EO-kan ke pihak luar daerah dan di lapangan juga terlihat ada banyak PKL luar yang terlibat.
Bahkan, ironisnya berhembus isu jika para PKL maupun pelaku usaha yang berjualan di acara itu, ditarik pungutan ratusan ribu hingga jutaan rupiah oleh pelaksana maupun oknum terkait.
Eko Hardianto, salah satu Pegiat Seni dan Budaya di bawah Naungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Kota Probolinggo mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang acuh tak acuh terhadap pelibatan para PKL atau pelaku usaha di tiap event yang digelar Pemkot.
Menurutnya, seluruh agenda pariwisata memang yang lebih elok melibatkan semua elemen yang ada di Kota Probolinggo. Misalnya, kalau dipersentase PKL Kota Probolinggo harus dilibatkan 80 persen dan luar daerah 20 persen.
